FGD Uji Aji Pancakarsa, Ketua Dewan: Butuh Terobosan Kebijakan dan Integrasi Program

SuaraBogor.id - Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor menggelar Focus Group Discussion atau FGD Uji Aji Pancakarsa Pulihkan Ekonomi di tengah pandemi, yang diselenggarakan di gedung DPRD Kabupaten Bogor.

Pada kesempatan FGD Uji Aji Pancakarsa Pulihkan Ekonomi kali ini, turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Rudy Susmanto berpandangan penerapan Pancakarsa yang menjadi jargon pembangunan Kabupaten Bogor, membutuhkan terobosan kebijakan yang menyentuh persoalan dari hulu hingga ke hilir.

Selain itu, integrasi program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Baca Juga: Kejari Bogor Musnahkan 1.204 Lembar Dolar dan 2,8 Kilogram Ganja

"Yang sangat dibutuhkan adalah kebijakan strategis baik berupa regulasi maupun anggaran, dan saya juga berulangkali menyampaikan harus ada integrasi program antar SKPD," ujar Rudy, di acara Focus Group Discussion Uji Aji Pancakarsa Pulihkan Ekonomi di tengah pandemi yang diselenggarakan Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (7/9/2021).

Percepatan pemulihan ekonomi, lanjutnya, harus berangkat dari potensi apa yang dimiliki Kabupaten Bogor. Merujuk data BPS, nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Bogor terbesar ada pada empat sektor yakni industri pengolahan, perdagangan besar, konstruksi, dan pertanian.

"Pandemi Covid-19 membuat sektor industri pengolahan, perdagangan besar sangat tertekan. Demikian juga kebijakan yang kerap berubah-ubah membuat sektor konstruksi sulit untuk tumbuh. Yang masih tumbuh positif adalah sektor pertanian dan perikanan," imbuhnya.

Rudy menilai, Pancakarsa yang menjadi jargon pemerintah Kabupaten Bogor cukup taktis secara konsep. Namun ditataran implementasi, butuh terobosan kebijakan berupa regulasi dan anggaran yang mampu menjadi daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi.
"Birokrasi kita harus punya persepsi yang sama bahwa penggunaan APBD harus mampu menggerakkan ekonomi," kata dia.

Untuk itu, integrasi program antar SKPD sangat dibutuhkan. Berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus ditindaklanjuti dengan pendampingan usaha. Aspek pemasaran, juga memerlukan intervensi dari pemerintah daerah.

Baca Juga: Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Bogor Barat, Bupati Bentuk Tim Investigasi Cegah Banjir

"Contohnya kalau Dispora membuat pelatihan wirausaha, selanjutnya Dinas UMKM membuat program fasilitasi permodalan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu terkait aspek pemasaran. Kalau satu SKPD ada satu program dengan 400 peserta saja, maka dari 40 SKPD kita bisa menciptakan 16 ribu lapangan usaha baru," katanya.