Kades Sukamakmur Keluhkan Akses Kesehatan Kabupaten Bogor, Pilih Berobat ke Cianjur

SuaraBogor.id - Kepala Desa Wargajaya Kecamatan Sukamakmur, Ooy Tamami mengeluhkan akses pelayanan kesehatan di wilayahnya.

Menurut Ooy, pelayanan kesehatan sangat sulit diakses warga sehingga warga memilih untuk mendapat layanan kesehatan ke rumah sakit wilayah Cianjur, Jawa Barat.

Padahal Kecamatan Sukamakmur adalah wilayah Kabupaten Bogor, dulunya desa ini adalah pemekaran dari wilayah Kabupaten Jonggol.

"Kalau ke rumah sakit kebanyakan (warga) memggunakan RS yang di wilayah Kabupaten Cianjur, terutama di RS Cimacan Cianjur. Kalau di Bogor ada di RSUD Cileungsi, Dibanding ke Cileungsi, lebih dekat ke Cimacan," ungkap Ooy Tamami.

Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor memiliki indeks Pembangunan Manusia (IPM) 52,23 poin. Angka ini di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin.

Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.

Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengaku miris lantaran masih ada wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terbelakang dan letaknya tak jauh dari Istana Presiden Cipanas, Kabupaten Cianjur.

"Karena ini daerah yang sebenarnya secara radius tidak jauh dari istana. Tapi kenapa harus terbelakang," ungkapnya saat mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu (25/9/2021) dikutip dari Antara.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu menganggap solusi yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membangun jalur utama di kawasan tersebut, yakni Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT).

Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021, tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.

"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa terbangunnya Jalur Puncak II akan membangkitkan ekonomi sedikitnya di lima wilayah Kabupaten Bogor.

"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakan Madang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," ujarnya.

Lima kecamatan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang akan dilalui Jalur Puncak II. Ade Yasin optimistis jalur tersebut dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah timur Kabupaten Bogor.