Sejarah G30S PKI di Depok, Pelaku Sejarah: Warga Lebih Takut Sama RPKAD Dibanding PKI

Peristiwa G30SPKI hanya memperburuk keadaan.

Kesengsaraan masyarakat Depok saat itu antara lain, langkanya bahan pokok seperti beras dan minyak tanah. Sehingga terjadi kelaparan di mana-mana.

Menurut Baba, pasokan bahan pokok sebelum G30SPKI dikuasai oleh petinggi negara yang Sebagian besar merupakan kader-kader PKI. Rantai pasok ini berantakan karena upaya pemerintah menumpas PKI.

Sebab, penguasa bahan pokok sebelumnya, PKI, sudah diburu dan tidak bisa mengamankan rantai pasoknya lagi. Padahal, belum ada penguasa bahan pokok penggantinya yang cukup kuat.

Baca Juga: Bejat! Mau Gagahi Istri Orang, Oknum Petugas Keamanan di Bogor Ditangkap

Kondisi masyarakat saat itu terasa lebih berat karena sistem pertanian belum secanggih sekarang. Padi hanya bisa dipanen 4-6 bulan sekali, bukannya 3 bulan sekali seperti sekarang.

Karena waktu panen yang lama, akhirnya persediaan masyarakat lebih dulu habis sebelum datang musim panen selanjutnya.

Demi mengatasi kelangkaan beras dan kelaparan, pemerintah sampai mengimpor bulgur dari Amerika. Bahkan, menerima sumbangan bulgur juga dari Australia untuk makanan pokok masyarakat .

Bulgur biasanya dimanfaatkan untuk pakan kuda, terbuat dari gandum yang ditumbuk dan dikeringkan.

Bukannya memberi solusi, impor bulgur justru mendatangkan persoalan baru, yaitu malnutrisi atau kurang gizi.

Baca Juga: Polda Metro Targetkan 70 Persen Warga Depok Telah Divaksin Dosis Pertama Pada Oktober

Malnutrisi menjangkit masyarakat Karena tidak ada kandungan nutrisi dalam bulgur.

Alternatif makanan pokok selain bulgur hanya nangka landa (sirsak) atau pisang muda, sama-sama tidak mengandung nutrisi yang cukup untuk tubuh masyarakat.

“Dulu tu sampai banyak anak-anak yang kepalanya gede, tapi badannya kecil karena kurang gizi,” ungkap Baba.

Titik balik perbaikan nasib masyarakat Depok dimulai sekitar tahun 1973. Ini ditandai dengan dimulainya proyek pembebasan lahan warga Depok untuk pembangunan Universitas Indonesia (UI).

Kondisi terus membaik dengan adanya pembangunan pemukiman warga oleh Perumahan Nasional (Perumnas) mulai 1974 yang kemudian mulai dihuni pada 1976.

“Membaiknya karena tanah masyarakat dibayar waktu pembebasan lahan. Terus, makin banyak orang kan makin tinggi aktivitas ekonominya,” kata Baba.