SuaraBogor.id - PPKM diperpanjang lagi sampai 18 Oktober 2021. Hal itu diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.
PPKM juga diperpanjang di luar Jawa-Bali. Ada 6 kota/kabupaten yang sebelumnya berjumlah 10 masuk ke level 4. Adapun enam daerah yang dimaksud yakni Pidie, Bangka, Padang, Banjarmasin, Bulungan, dan Tarakan.
"Perpanjangan luar Jawa-Bali diusulkan dua minggu ke depan mulai tanggal 5-18 Oktober 2021," kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/10/2021).
Menurut Airlangga, enam kota/kabupaten tersebut harus menjalani PPKM level 4 dikarenakan belum mencapai target ataupun testingnya yang masih terbatas.
"Atau ada sedikit kenaikan posivity rate walaupun level-level tersebut seluruhnya sudah lebih rendah dari level yang ada. Oleh karena itu, kita tetap menetapkan bahwa enam kabupaten/kota tetap diberlakukan level 4," ujarnya.
Di samping itu, ia juga menyampaikan hasil evaluasi dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di luar Jawa-Bali. Mayoritas penyebaran kasus Covid-19 di sejumlah provinsi terus mengalami penurunan.
Airlangga mengungkapkan untuk Sumatera misalnya rasio kesembuhan atau recovery ratenya mencapai 96,78 persen, rasio kasus kematiannya 3,54 persen. Sementara, kasus aktifnya menurun 91,66 persen sejak 9 Agustus hingga 3 Oktober 2021.
Beralih ke Pulau Nusa Tenggara, di mana rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 96,78 persen, rasio kasus kematiannya 3,54 persen dan kasus aktif Covid-19 di sana menurun 93,79 persen.
Lalu di Pulau Kalimantan tercatat rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 95,11 persen, rasio kasus kematiannya 3,15 persen, dan penurunan kasus aktif Covid-19 di sana terjadi hingga 93,79 persen.
Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Lanjut Hingga Dua Pekan Lagi, Enam Kota/Kabupaten Jalani Level 4
"Kalimantan recovery rate-nya 95,11 persen, fatality rate-nya 3,15 persen dengan penunuran (kasus aktif) 87,44 persen," ujarnya.
Untuk Sulawesi, Airlangga menyebutkan rasio kesembuhan atau recovery rate-nya mencapai 95,37 persen, kasus kematiannya 2,6 persen dan penurunan kasus aktifnya mencapai 88,68 persen. Sementara di Maluku dan Papua, recovery rate-nya mencapai 95,5 persen, fatality rate-nya 1,71 persen dan kasus aktif Covid-19 di sana mengalami penurunan 88,47 persen.
Berita Terkait
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN
-
Pabrik Melamin Pertama dan Terbesar RI Resmi Dibangun di Gresik, Nilai Investasi Rp 10,2 T
-
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 2026 Lebihi 5,3 Persen
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Kawal Kasus Pungli Kemenag: Harus Transparan
-
Setelah UI Kini IPB, Skandal 'Grup Chat' Mahasiswa Bongkar Dugaan Predator Seksual di Kampus
-
Sentul City Jadi Basis Penipuan Daring, 13 WNA Jepang Diusir dari Indonesia
-
Bogor Diguyur Hujan Lebat, Bendung Katulampa Masih Aman di Level Siaga 4
-
Publik Tuntut Transparansi Terkait Karut Marut Pengadaan Sarana Pendidikan