Pendiri Pasar Muamalah Depok, Zaim Saidi Divonis Bebas

SuaraBogor.id - Pendiri Pasar Muamalah di Depok, Zaim Saidi divonis bebas. Vonis bebas diberikan majelis hakim dalam sidang Pembacaan Putusan yang berlangsung di Ruang 2 PN Depok, Selasa (12/10/2021).

Persidangan pendiri pasar Muamalah Depok itu berlangsung secara tertutup dengan Majelis hakim yang memimpin persidangan, terdiri dari Fausi sebagai Hakim Ketua dan Andi Musyafir serta Ahmad Fadil sebagai Hakim Anggota. Perkara dengan terdakwa Zaim Saidi tercatat dengan nomor perkara 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk.

"Terdakwa Zaim Saidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua, dan kemudian Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum," tulis Humas PN Depok, Ahmad Fadil dalam keterangannya, Selasa sore.

"Hakim juga memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya," sambung Fadil.

Baca Juga: Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Saksi Ahli Sebut Unsur Keonaran Terpenuhi

Sebelumnya, Zaim Saidi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif, pertama, Pasal 9 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

"Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun," beber Fadil.

Terhadap Putusan Bebas yang diberikan pada Zaim Saidi, Majelis Hakim Telah membacakan hak-hak Terdakwa dan JPU sebagaimana Pasal 244 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2021 dan Pasal 259 KUHAP terkait Upaya Hukum terhadap putusan bebas.

Menurut Fadil, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Namun JPU meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusannya selama 7 hari.

Baca Juga: Demo Rektorat, Mahasiswa UI Tuntut Perubahan Statuta Kampus

"Selama 7 hari ini, dapat dilakukan Uppaya Hukum Kasasi," pungkasnya.