SuaraBogor.id - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok menggelar unjuk rasa di Depok, Rabu (10/11/2021).
Unjuk rasa di mulai dengan long march dari Jalan Kartini, Kecamatan Pancoran Mas sampai ke depan Kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda Raya.
Ketua FSPMI Kota Depok, Wido Pratikno menyebut, massa yang berkumpul mencapai ratusan orang.
"Hari ini kita aksi menyampaikan konsep teman-teman dari 9 federasi," ungkap Wido pada wartawan.
Dalam aksinya, FSPMI Depok menyampaikan 5 poin tuntutan. Pertama, mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipa Kerja.
Alasannya, UU Cipta Kerja dinilai lahir secara prematur karena tidak memiliki naskah akademik.
"Kami sedang menggugat UU Cipta Kerja ke MK. Harusnya para pengadil di MK juga melihat kondisi kami yang darurat karena UU Cipta Kerja," tegas Wido.
Tuntutan kedua FSPMI terkait dengan upah. Mereka menuntut kenaikan upah 10 persen.
"Boleh dicek hari ini, bagaimana kenaikan sembako yang luar biasa. Dari harga minyak, telor dan sembako lainnya sudah naik lebih dari 10 persen," seru Wido.
Baca Juga: 2 Pencuri Toko Pakaian Bekas di Bojongsari Depok Tertangkap Basah
Selain menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen, FSPMI juga menuntut diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Kami ini ada sektor-sektor. Sektor elektronik, sektor otomotif, sektor pariwisata. Maka dari itu, upah minimum sektor itu wajib hukumnya untuk diundangkan dan disahkan," ucap Wido.
Tuntutan keempat FSPMI adalah meminta pemerintah mencabut Surat Edaran Menteri yang melarang bupati/walikota untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum.
Lalu, tuntutan kelima, meminta pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa UU Cipta Kerja.
"PKB yang ada di perusahaan selama ini, sudah lebih baik dibanding yang diatur di UU. Tapi sekarang ini gara-gara UU Cipta Kerja, banyak perusahaan meminta revisi," bebernya.
Wido juga meminta dukungan dari Pemkot Depok terkait penaikan upah. Selama ini, kata Dia, Pemkot Depok membantu dengan menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Jabar. Dia berharap, tahun ini pun demikian.
Berita Terkait
-
Perkuat Kehadiran di Depok, OMOWAY Hadirkan Layanan 3S Bagi Pengguna OMO-X
-
Buruh Peras Keringat, Negara Justru Habiskan Rp14,6 Miliar untuk Seleb Motoran
-
UMKM Menjamur, Pekerjaan Layak Menghilang: Ironi Sistem Kerja di Indonesia
-
Pengekspor Pakaian Terbesar, Gaji Buruh Garmen di Negara Ini Tak Cukup untuk Sekali Makan Sehari
-
Siap Gerakkan Buruh Pasang Badan untuk Prabowo, Said Iqbal: Jangan Coba-coba Jatuhkan Presiden!
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gendong Bayi 4 Bulan di Job Fair Bogor, Perjuangan Ibu 4 Anak Berburu Kerja demi Dapur Ngebul
-
Semprot Pembuat Narasi 'Indonesia Gelap', Prabowo: Orang Jahatnya Sudah Ketahuan
-
Ingin Liburan Segar Tanpa Macet Puncak? Jelajahi 5 Wisata Alam Menawan di Bogor Barat
-
Skandal Suap HGB Summarecon Berlanjut: Ketum GRIB Jaya Diperiksa Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
-
Momen Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Pejabat Tinggi TNI dan Kemhan di Sentul