SuaraBogor.id - Niaga Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi pemerintah tanpa izin usaha di Gunung Putri, Kabupaten Bogor digerebek gabungan tim kawal BUMN dan Satreskrim Polres Bogor, Senin (24/1/2022).
Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin mengatakan saat Pengerebekan pihaknya mendapati 48 ton solar yang di simpan dan sudah siap edar, saat ini barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.
Menurut keterangan pelaku yang dijelaskan oleh Iman modus operandi yang dilakukan tersangka AS penyalahgunaan minyak subsidi pemerintah sudah di jalankan sejak November 2021.
“Tersangka melakukan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan BBM tanpa memiliki izin usaha sejak November 2021” kata AKBP Iman Imanuddin, Jumat (28/1/2022).
Iman menjelaskan AS selama ini memperoleh BBM subsidi solar dari beberapa pom bensin yang berada di wilyah kabupaten Bogor, Cibubur, dan Depok.
“Ia peroleh dari beberapa pom bensin di daerah Kabupaten Bogor, Cibubur, dan Depok dengan harga Rp 5.500 sampai dengan Rp 6.000 perliter,” ucapnya.
Setelah melakukan transaksi pembelian kemudian solar tersebut di bawa menggunakan mobil box yang sudah di modifikasi di dalamnya berisikan 2 kempu dengan kapasitas yang dapat membawa solar sebanyak 2.000 liter yang sudah dilengkapi dengan alat sedot untuk secara otomatis mengisi kempu.
Jika kempu sudah terisi penuh kemudian akan di pindahkan ke penyimpanan yang berada di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan melakukan bongkar muat menggunakan alat sedot.
“kemudian dilakukan bongkar muat untuk memindahkan solar dari kempu mobil box ke tengki duduk yang berkapasitas 8.000 liter,” tuturnya.
Baca Juga: Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tidak Diproses Hukum, Peneliti ICJR Nilai Tidak Tepat
Setelah BBM Solar berhasil dipindahkan dan tengki terisi penuh kemudian akan dilakukan proses penjualan dengan target sasaran pabrik atau industri oleh pemilikan mobil PT MPP dengan harga Rp 8.300 perliter.
“Keuntungannya perhari bisa Rp 46.000.000 hingga Rp 50.000.000 dalam perhari,” jelasnya.
Oleh karena itu atas perbuatan AS Negara mengalami kerugian sebesar 3 milyar dalam kurun waktu 2 bulan, atas aksinya AS di kenakan pasal 55, 53, huruf b,c,d Jo. Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan denda 60 milyar.
Kontributor : Devina Maranti
Berita Terkait
-
Menko Airlangga Buka Peluang Swasta Bisa Ikut Impor BBM dan LPG dari AS
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Demi Yakinkan Pensiunan, KPK Rela Pinjam Uang Tunai Rp300 Miliar untuk Dipamerkan
-
Butuh Waktu 8 Bulan, Bagaimana Proses Pengujian BBM Bobibos?
-
Anggota DPR: Kasus Pertalite Campur Air di Jawa Timur Cuma Isu Medsos
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
Warga Bogor Siap-Siap! RPH Kabupaten Bogor Naik Kelas, Jadi yang Pertama Berstandar Halal Penuh
-
Mimpi ke Tanah Suci Tertunda! Ribuan Jemaah Haji Bogor Batal Berangkat 2026
-
Merasa Diganggu Terus-Menerus, Penjual Pecel Lele di Cileungsi Lampiaskan Dendam ke Anggota Ormas
-
Waspada! Kabupaten Bogor Juara 1 Daerah Paling Rawan Bencana se-Jawa Barat
-
4 Rekomendasi Sepeda Goes Kekinian untuk Bapak-Bapak Usia 40 Tahun: Tetap Hits dan Sehat