Mahasiswa Bogor Desak Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Para Menteri

SuaraBogor.id - Pada Sabtu (9/4/2022) mahasiswa dari Universitas Ibn Khaldun melakukan aksi unjuk rasa di Istana Bogor, Jawa Barat.

Aksi demonstrasi para mahasiswa meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali mengkaji ulang kenaikan BBM dan Gas LPG 3 Kilogram.

Tidak hanya itu, mahasiswa Bogor juga mendesak Jokowi untuk evaluasi kinerja para menteri atau pembantunya.

Pada aksi unjuk rasa tersebut sempat diwarnai kericuhan mahasiswa dengan aparat kepolisian. Namun, kericuhan bisa diredam.

Baca Juga: Demi Indonesia Emas 2045, Kapolri Minta Serikat Mahasiswa Muslimin Ikut Jaga Persatuan Masyarakat

Pihak kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa memasang pagar berikade kawat duri sepanjang ruas Jalan Sudirman. Melihat pagar berikade kawat duri, para mahasiswa langsung merapatkan border.

Beberapa menit kemudian, sebuah mobil pick up berwarna putih datang dengan membawa alat pengeras suara. Mobil tersebut langsung berhenti di depan pagar berikade kawat duri.

Salah satu mahasiswa menggunakan almamater hijau menyampaikan tuntutannya. Pertama, yakni mengecam Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat mengevaluasi kinerja para jajaran kabinet yang bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan komoditas yang menjadi kebutuhan rakyat.

“Seperti bahan pangan pokok yang murah untuk seluruh rakyat Indonesia,” kata salah satu mahasiswa saat orasi.

Kedua, mahasiswa UIKA Bogor menuntut dan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar tidak menjadi pengkhianat amanat reformasi dengan alasan apapun, seperti wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan wacana tiga periode.

Baca Juga: Pastikan Pemilu Digelar 14 Februari 2024, Jokowi: Jangan Muncul Spekulasi Perpanjangan Jabatan

Ketiga, mahasiswa menuntut dan mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah untuk mengkaji ulang tentang kenaikan harga BBM jenis pertamax.

“Dan menolak keras wacana kenaikan harga pertalite dan gas elpiji 3 kg,” jelasnya.

Kemudian tuntutan keempat, mereka mendesak Presiden Jokowi dan pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan PPN. Sebab kenaikan PPN akan berdampak pada kenaikan segala harga bahan pangan kebutuhan rakyat Indonesia.

Terakhir, mahasiswa UIKA Bogor menuntut Kementerian Perdagangan segera menuntaskan oknum-oknum mafia minyak di Indonesia.

“Dengan tuntutan tersebut kami berikan waktu pada Presiden Jokowi dan pemerintah untuk dapat mengambil sikap dan mengeluarkan statement resmi dalam waktu 2×24 jam,” tegas mahasiswa UIKA Bogor dalam orasinya.

Apabila sampai dengan watu yang ditentukan tidak ada respon yang diberikan, mahasiswa UIKA Bogor siap untuk berlipat ganda dan turun aksi kembali dengan massa yang lebih besar.