Pemerintah Izinkan Halal Bihalal Tapi Tak Boleh Makan Minum di Tempat, Netizen Bandingkan dengan MotoGP Mandalika

SuaraBogor.id - Pemerintah Pusat atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN), Airlangga Hartarto mengizinkan halal bihalal saat Lebaran Idul Fitri 2022.

Namun, pemerintah mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak makan dan minum saat mengadakan halal bihalal lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah.

Menurut Airlangga Hartarto, imbauan tidak makan dan minum saat halal bihalal lebaran merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi resiko transmisi penularan Covid-19.

“Untuk kegiatan halal bihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan dan minum,” kata Airlangga.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Jokowi Yang Pro Rakyat, KMB Bogor Raya Minta Ini ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

“(Kalaupun ada) makan dan minum pun harus sesuai dengan jarak dan tempat,” imbuh Airlangga.

Sementara itu, banyak netizen menyikapi pernyataan tersebut yang membanjiri media sosial. Di antara mereka menyebut peraturan tersebut justru melemahkan UMKM.

“Justru itu bikin UMKN lesu pak, karena yang catering kehilangan order, tukang kue sepi order, pasar-pasar tradisional kehilangan pembeli untuk yang mau bikin masakan menu halal bihalal,” ungkap akun Twitter SahabatMu75.

Selain itu, ada netizen yang membandingkan gelaran MotoGP di Sikuit Mandalika yang tidak diperketat aturannya. Namun, dia menyesalkan lebaran tahun ini ada larangan demikian.

Bahkan, netizen tersebut mengatakan bahwa seharusnya yang ditakuti adalah gelombang kemiskinan bukan gelombang penularan Covid-19.

Baca Juga: Maknai Nuzulul Quran, Ketum Golkar Airlangga Harap Indonesia Tak Terpolarisasi Hanya karena Beda Pandangan Politik

“Yang benar saja? mengada-ada saja anda!Kemaren event Moto GP tidak ada aturan yang ketat, kok lebaran ada larangan? Ini diskriminasi! Buat apa gencar vaksin tapi diragukan kerja vaksinnya. Yang perlu ditakuti itu gelombang kemiskinan bukan serangan covid,” tegas akun Twitter j_silaen.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah memperbolehkan perayaan lebaran di tahun ini, setelah dua tahun dilarang akibat kondisi pandemi Covid-19.

Kendati demikian, pemerintah tetap memberlakukan aturan dan syarat wajib untuk mudik lebaran.Di antaranya, warga yang sudah menerima booster tidak perlu melampirkan hasil negatif Covid-19 saat akan mengakses transportasi umum pada saat mudik lebaran yang akan terjadi dalam waktu dekat.