SuaraBogor.id - Polemik Penundaan Pemilu 2024 napaknya masih terngiang-ngiang di telinga, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan waktu dan anggaran untuk pemilu nanti.
Untuk diketahui, dorongan penundaan Pemilu 2024 sempat diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin mengubah alasan mengapa penundaan pemilu harus dilakukan yakni untuk melindungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Cak Imin haus kekuasaan.
Mengutip dari Wartaekonomi -jaringan Suara.com, alasan Cak Imin yang berubah-ubah mengindikasikan keinginan elite pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.
"Itu hanya keinginan segelintir elite yang haus kekuasaan. Kelompok elite ini selalu mencari alasan yang berubah-ubah sebagai pembenaran," ujar Jamiluddin.
Menurutnya, semua pembenaran yang dikemukakan Cak Imin jelas bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Sebab, melalui berbagai survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, Cak Imin jelas mengabaikan kehendak rakyat.
Baca Juga: 4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
"Sikap Cak Imin ini tentu sangat ironis, karena sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru mengabaikan dan meniadakannya," tuturnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi.
"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin dalam Pemilu 2024. Kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
-
PKS Mendukung Somasi terhadap Jokowi sampai Menteri Akibat Minyak Goreng Langka dan Mahal
-
Kiky Saputri Singgung Tiga Periode Langgar Konstitusi di Depan Anak Buah Jokowi, Publik: Ngena di Hati
-
Bali Dijaga Ketat, Antonio Guterres, Jokowi Hingga Ribuan Delegasi Akan Hadiri GPDRR 2022
-
Mulai 28 April 2022, Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Presiden Bakal Pantau Langsung
Terpopuler
- Pendidikan Gustika Hatta, Pantas Berani Sebut Indonesia Dipimpin Penculik dan Anak Haram Konstitusi
- Gebrak Meja Polemik Royalti, Menkumham Perintahkan Audit Total LMKN dan LMK!
- Detik-Detik Pengumuman Hasil Tes DNA: Ridwan Kamil Siap Terima Takdir, Lisa Mariana Tetap Yakin
- Kasih Kode Mau Bela Timnas Indonesia, Ryan Flamingo Kadung Janji dengan Ibunda
- Putrinya Bukan Darah Daging Ridwan Kamil, Lisa Mariana: Berarti Anak Tuyul
Pilihan
-
Heboh Warga Solo Dituduh Buron 14 Tahun, Kuasa Hukum Tak Habis Pikir: Padahal di Penjara
-
7 Rekomendasi HP Gaming Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaru Agustus 2025, Murah Performa Lancar
-
Neraca Pembayaran RI Minus Rp109 Triliun, Biang Keroknya Defisit Transaksi Berjalan
-
Kak Ros dan Realita Pahit Generasi Sandwich
-
Immanuel Ebenezer: Saya Lebih Baik Kehilangan Jabatan
Terkini
-
Bogor Kuatkan Pendidikan Karakter, Gerakan Seribu Kata Positif Masuk Sistem Pembelajaran
-
80 Tahun Kemerdekaan: Refleksi dan Proyeksi untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera
-
DPRD Kota Bogor Tuntaskan Pembahasan KUA-PPAS 2026 di Tingkat Komisi
-
Sosialisasikan Raperda Ekraf, DPRD Kota Bogor Dorong Kebangkitan Industri Kreatif
-
Dendam 15 Tahun Akibat Sepak Bola: Tragedi Berdarah di Jasinga, Satu Warga Tewas Ditusuk Parang