SuaraBogor.id - Polemik Penundaan Pemilu 2024 napaknya masih terngiang-ngiang di telinga, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan waktu dan anggaran untuk pemilu nanti.
Untuk diketahui, dorongan penundaan Pemilu 2024 sempat diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin mengubah alasan mengapa penundaan pemilu harus dilakukan yakni untuk melindungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Cak Imin haus kekuasaan.
Mengutip dari Wartaekonomi -jaringan Suara.com, alasan Cak Imin yang berubah-ubah mengindikasikan keinginan elite pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.
"Itu hanya keinginan segelintir elite yang haus kekuasaan. Kelompok elite ini selalu mencari alasan yang berubah-ubah sebagai pembenaran," ujar Jamiluddin.
Menurutnya, semua pembenaran yang dikemukakan Cak Imin jelas bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Sebab, melalui berbagai survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, Cak Imin jelas mengabaikan kehendak rakyat.
Baca Juga: 4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
"Sikap Cak Imin ini tentu sangat ironis, karena sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru mengabaikan dan meniadakannya," tuturnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi.
"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin dalam Pemilu 2024. Kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
-
PKS Mendukung Somasi terhadap Jokowi sampai Menteri Akibat Minyak Goreng Langka dan Mahal
-
Kiky Saputri Singgung Tiga Periode Langgar Konstitusi di Depan Anak Buah Jokowi, Publik: Ngena di Hati
-
Bali Dijaga Ketat, Antonio Guterres, Jokowi Hingga Ribuan Delegasi Akan Hadiri GPDRR 2022
-
Mulai 28 April 2022, Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Presiden Bakal Pantau Langsung
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Jampdisus Febrie Adriansyah Akhirnya Mundur
-
Tangan Terborgol, Mulut Bungkam: Raut Wajah Bupati Sukoharjo Pakai Rompi Oranye KPK Tengah Malam
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
Terkini
-
DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Paripurna, Bahas Raperda Strategis Demi Perkuat Pembangunan Kota
-
Ketua DPRD Kota Bogor Ajak Masyarakat Perkuat Partisipasi Politik Lewat Podcast KPU
-
Ikut Masuk Saat Penggeledahan, Ketua RW Sentul Lihat Foto Wanita Misterius di Dalam Rumah
-
Masuk Kategori Ancaman Nonmiliter, DPRD Desak Wali Kota Bogor Segera Terbitkan Perwali LGBTQ
-
Buntut Keributan Viral, Satpol PP Kota Bogor Sidak Tipzy Bears dan Sita Puluhan Botol Miras Ilegal