SuaraBogor.id - Polemik Penundaan Pemilu 2024 napaknya masih terngiang-ngiang di telinga, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan waktu dan anggaran untuk pemilu nanti.
Untuk diketahui, dorongan penundaan Pemilu 2024 sempat diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin mengubah alasan mengapa penundaan pemilu harus dilakukan yakni untuk melindungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Cak Imin haus kekuasaan.
Mengutip dari Wartaekonomi -jaringan Suara.com, alasan Cak Imin yang berubah-ubah mengindikasikan keinginan elite pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.
"Itu hanya keinginan segelintir elite yang haus kekuasaan. Kelompok elite ini selalu mencari alasan yang berubah-ubah sebagai pembenaran," ujar Jamiluddin.
Menurutnya, semua pembenaran yang dikemukakan Cak Imin jelas bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Sebab, melalui berbagai survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, Cak Imin jelas mengabaikan kehendak rakyat.
Baca Juga: 4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
"Sikap Cak Imin ini tentu sangat ironis, karena sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru mengabaikan dan meniadakannya," tuturnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi.
"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin dalam Pemilu 2024. Kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat," jelasnya.
Tag
Berita Terkait
-
4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
-
PKS Mendukung Somasi terhadap Jokowi sampai Menteri Akibat Minyak Goreng Langka dan Mahal
-
Kiky Saputri Singgung Tiga Periode Langgar Konstitusi di Depan Anak Buah Jokowi, Publik: Ngena di Hati
-
Bali Dijaga Ketat, Antonio Guterres, Jokowi Hingga Ribuan Delegasi Akan Hadiri GPDRR 2022
-
Mulai 28 April 2022, Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Presiden Bakal Pantau Langsung
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Pastikan Jalur Mudik Lebaran 2026 Aman, Pemkab Bogor Keroyok Perbaikan Jalan Parung-Kemang
-
Simbol Kerukunan Bogor, Hangatnya Bukber dan Santunan Dedie A Rachim di Rumah Ibadah Tionghoa
-
Tersangka AF Lawan Arus di Cibinong Hingga Menelan Korban Jiwa, Hasil Tes Urine Dinanti
-
Polres Bogor Resmi Tahan Majikan ASN BPK Pelaku KDRT ART di Gunung Putri
-
Jangan Sampai Kehabisan! Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Dibuka, Cek Daftar Instansinya di Sini