38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono Beri Jawaban Seperti Ini

SuaraBogor.id - Sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya Wali Kota Depok Mohammad Idris, dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.

Munculnya mosi tidak percaya dari 38 anggota DPRD Kota Depok tersebut bermula adanya Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, tidak ada unsur politis dalam KDS yang merupakan program dari Pemkot Depok tersebut.

Kartu Depok Sejahtera (KDS) sendiri kata dia, untuk menjangkau masyarakat miskin dengan syarat utama adalah kurang mampu yang tidak dapat Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Libur Lebaran Telah Usai, Kasus Covid-19 di Kota Depok Mulai Bermunculan, Dinkes: 11 Tenaga Pendidik Positif

"KDS program penerima bantuan untuk warga Depok. Syaratnya adalah miskin, kalau dia tidak miskin adukan saja, nanti kami coret," kata Imam Budi Hartono seperti dikutip dari Antara.

38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya

Wali Kota Depok Mohammad Idris belakangan ini menjadi sorotan usai 38 anggota DPRD Kota Depok melayangkan mosi tidak percaya.

Data yang dihimpun Suarabogor.id, 38 anggota DPRD Kota Depok yang melayangkan mosi tidak percaya tersebut dari;

10 Orang dari Fraksi PDIP, 10 orang Fraksi Gerindra, 5 orang Fraksi Golkar, 4 orang Fraksi PAN, 5 orang Fraksi Demokrat - PPP, dan 4 orang Fraksi PKB-PSI.

Baca Juga: Sudah Jadi ASN di Belanda dengan Gaji Rp 28 Juta, Bule Cantik Rela Pindah ke Indonesia Nikahi Pria Pengamen di Bandung

Anggota DPRD Kota Depok yang melayangkan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris tersebut di luar PKS.

Anggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi mengatakan, 38 wakil rakyat tersebut menggugat Mohammad Idris sebagai wali Kota Depok dan mosi tidak percaya.

"Ada 38 Wakil Rakyat yang melakukan mosi tidak percaya kepada wali kota," katanya kepada wartawan, belum lama ini.

Menurutnya, saat ini program pemerintah tersebut dibalut dengan kepentingan politik dari PKS sebagai partai penguasa.

"Kebijakan yang dimaksud adalah program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak transparan," jelasnya.