SuaraBogor.id - Wacana daerah penyangga Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) untuk masuk ke Provinsi DKI Jakarta semakin menguat. Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan Kota Depok sangat dimungkinkan untuk bergabung dengan DKI Jakarta, karena ada beberapa alasan penguatan untuk bergabung.
"Sangat memungkinkan Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) gabung ke Provinsi Jakarta, ini konsep yang lama, konsep Megapolitan Jabodetabekjur," kata Imam Budi Hartono.
Imam mengatakan alasan penguatan Depok gabung dengan Jakarta sebut Imam Budi Hartono, pertama dari sisi wilayah dekat dengan Jakarta dibandingkan ke Bandung. Kedua, sisi budaya, bahasa dan lain juga lebih mirip ke Jakarta.
"Ketiga untuk koordinasi kepolisian Depok juga untuk masalah kepolisian juga satu sama dengan Jakarta yaitu Polda Jakarta," tutur pria yang akrab disapa Bang Imam.
Bang Imam melanjutkan, keempat untuk bidang keamanan yakni TNI di Depok gabung dengan Pangdam Jaya bukan Siliwangi. Bahkan untuk kode area telkom juga menggunakan kode (021) Jakarta.
Selain itu juga harapan Depok bergabung ke Jakarta akan lebih memudahkan karena jarak yang lebih dekat dan cepat.
"Lalu keuntungan Depok bisa membangun lebih cepat, lebih keren seperti Sudirman, " ungkap pria menjabat Ketua DPD PKS Depok ini.
Ditambah lagi ada fenomena Sudirman - Citayam - Bojong Gede - Depok kata Imam Budi Hartono itu menjadi pemicu menguatkan Depok gabung ke Jakarta.
"DKI Jakarta sebentar lagi bukan lagi menjadi Daerah Khusus Ibukota karena IKN jadi di Kalimatan Timur (Kaltim). Jakarta jadi provinsi biasa, sama dengan Jabar, Jateng dan lainnya akan memiliki Kota dan Kabupaten Otda (Otonomi Daerah)," ujar mantan anggota DPRD Jabar ini.
Baca Juga: Usulan Jabodetabek Jadi Wilayah Jakarta Raya Dinilai Bisa Mengatasi Masalah Sistemik
Selain itu Depok masuk ke Jakarta mendapatkan keuntungan dalam hal pembangunan yang akan lebih cepat dan terintegrasi.
Lalu jika wilayah Bodebek bergabung ke Jakarta maka kata Imam Budi Hartono, Jawa Barat diuntungkan karena bisa fokus menangani pengembangan daerah kota dan kabupaten yang relatif masih tertinggal baik bidang infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari para elit politik di DPR RI, terutama dapil Bodebek," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Realisasi Anggaran BTT Pemkab Bogor Baru 41 Persen, Sisa Rp52,1 Miliar Disiapkan untuk Bencana
-
McDonalds Indonesia-YAPI Beri Beasiswa untuk 35 Mahasiswa Baru IPB
-
KPK Konfirmasi Penindakan Senyap, Pihak Kantor Pertanahan Terjaring OTT
-
KPK Dikabarkan OTT di BPN Kabupaten Bogor, Sejumlah Pihak Diamankan?
-
Kisah Dewi Natalia, Mantri BRI yang Dampingi 380 Debitur hingga Lepas dari Rentenir