Mahfud MD Sebut 98 Persen Masyarakat Jabodetabek Siap Beralih ke TV Digital, Warga Bogor: Mempersulit Rakyat Terus

SuaraBogor.id - Warga Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Nenih (50) menanggapi kaitan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan bahwa, masyarakat siap beralih ke TV digital.

Menurut Nenih, pernyataan itu malah terbalik dengan kondisi masyarakat di wilayah Desa Cibadak, kecamatan Ciampea tersbut yang belum siap beralih ke TV digital dari TV analog.

"Boro-boro siap, kami belum siap, ini malah mempersulit rakyat, beli Set Top Box mahal, mending buat beli makan sehari-hari. Anak saya juga nangis terus ini karena gak bisa nonton TV," keluhnya kepada Suarabogor.id, Jumat (4/11/2022).

Sebelumnya, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan 98 persen masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sudah siap beralih dari siaran televisi analog ke digital.

Baca Juga: Menko Polhukam Klaim 98 Persen Masyarakat Siap Beralih ke TV Digital

"Ini jangan dikatakan ini tak siap. 98 persen masyarakat sudah siap (mengganti ke TV digital)," kata Mahfud, mengutip dari Antara.

Mahfud mengatakan bagi masyarakat yang belum siap dengan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) pihaknya pun telah menyiapkan posko-posko bantuan.

"Sudah dibentuk posko-posko, siapa yang belum siap datang ke posko nanti dibantu, yang (belum siap) dua persen dari Jabodetabek, dan 209 kabupaten/kota lainnya. Jadi kita sudah siap semua," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa siaran televisi analog ke digital tersebut merupakan arahan dari The International Telecommunication Union (ITU) yang merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bidang teknologi informasi dan komunikasi

"Harus segera agar masyarakat bisa menikmati teknologinya bagus dan lebih murah," ucapnya.

Baca Juga: Set Top Box Gratis Masih Ada? Simak Syarat, Cara Memastikan dan Mendapatkannya!

Sehingga, kebijakan penghentian siaran analog tersebut bukanlah kebijakan baru, bahkan sudah ada sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

"Ini bukan kebijakan baru, kan putusan MK berlaku ke depan. Tidak bisa berlaku surut. Nah, ini sudah berlaku sebelum ada putusan MK. Kita enggak khawatir soal itu," katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan dan siap bila ada pihak-pihak yang melayangkan tuntutan terkait hal tersebut. "Ya, silakan saja. Itu biasa," kata mantan Ketua MK itu.

Indonesia memasuki era siaran digital per 2 November 2022. Per tanggal itu, terdapat 230 kabupaten dan kota yang sudah migrasi ke siaran digital, antara lain adalah Jabodetabek, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.

Migrasi siaran analog ke digital merupakan perintah UU Cipta Kerja untuk dilakukan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya aturan tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengungkapkan kewajiban penghentian siaran televisi analog paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB (Pasal 97 ayat (1) b).

Peraturan Menkominfo No. 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga mengungkapkan kewajiban semua lembaga penyiaran untuk menyetop siaran analog pada 2 November 2022.