SuaraBogor.id - Rencana relokasi SDN Pondokcina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok dikritik salah satu Anggota DPR RI, Nuroji.
Nuroji memandang ketimbang merelokasi SDN Pondokcina 1 untuk pembangunan masjid raya, Pemkot Depok lebih baik menutup bangunan lain di kawasan Margonda.
"Keputusan Pemkot Depok menutup SDN Pondokcina 1 tidak tepat," kata Nuroji dikutip dari Depoktoday.hoops.id (Jaringan SuaraBogor.id).
Nuroji mengungkapkan, pembangunan masjid raya membutuhkan lahan setidaknya satu hektare, sedangkan lahan SDN Pondokcina 1 hanya memiliki luas sekitar 1.600 meter persegi.
“Kembali ke sekolah itu, menurut saya, tidak adil ditutup gara-gara membangun masjid. Kecuali memang sudah tidak efektif lagi untuk mergernya. Misalnya, siswa kurang, guru kurang itu biasanya pemerintah berhak untuk menutup atau menggabungkan,” jelas Nuroji.
Terlebih, Pemkot Depok juga melakukan kelalaian sebelum sekolah itu ditutup. Kata Nuroji, saat sekolah masih beraktifitas, Pemkot Depok justru membangun trotoar yang lebih tinggi daripada lantai dasar sekolah tersebut.
“Lagi-lagi pemerintah tidak teliti dan tidak profesional bekerja antara instansi bagian trotoar dan pendidikan. Tidak ada koordinasi, begitu pun yang menjadi korban anak-anak,” ujarnya.
Kata dia, langkah Komisi D DPRD Kota Depok yang menyurati Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dianggap tepat. Menurutnya, Komisi D telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai wakil rakyat.
“Tidak ada alasan, kecuali sekolah itu memang kehabisan murid atau ada gangguan disekelilingnya. Misalnya, jalan tol yang membahayakan anak-anak bisa dipindah itu pun harus rapi membuat bangunan baru,” tuturnya.
Baca Juga: Nora Alexandra Lelah dan Ingin Pisah Imbas Ulah Jerinx SID, Janji Program Bayi Tabung cuma Prank
Menurutnya, sejak awal Pemkot Depok sudah bekerja dengan tidak profesional karena tidak melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah kebijakan.
"Kalau dewan yang bicara tidak masalah itu lembaga politik baik pusat maupun tingkat kota. Kalau DPR lembaga politik yang pasti bekerja secara politik pengawasan, perencanaan dan anggaran itu terkait juga pengawasan terkait juga anggaran pendidikan," paparnya.
Nuroji menilai trotoar yang dibangun Pemkot Depok di depan SDN Pondok Cina 1 tidak serius. Nuroji bahkan merasa penasaran dengan pemanfaatan trotoar usai direvitalisasi.
Berita Terkait
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kasus Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Tuntut Transparansi dan Sanksi Tegas
-
Pakar Hukum: Awasi Dana Asing ke NGO, Tapi Jangan Bungkam Kritik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Kawal Kasus Pungli Kemenag: Harus Transparan
-
Setelah UI Kini IPB, Skandal 'Grup Chat' Mahasiswa Bongkar Dugaan Predator Seksual di Kampus
-
Sentul City Jadi Basis Penipuan Daring, 13 WNA Jepang Diusir dari Indonesia
-
Bogor Diguyur Hujan Lebat, Bendung Katulampa Masih Aman di Level Siaga 4
-
Publik Tuntut Transparansi Terkait Karut Marut Pengadaan Sarana Pendidikan