SDN Pondokcina 1 Direlokasi untuk Bangun Masjid Raya, Anggota DPR: Keputusan Pemkot Depok Tidak Tepat!

SuaraBogor.id - Rencana relokasi SDN Pondokcina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Kota Depok dikritik salah satu Anggota DPR RI, Nuroji.

Nuroji memandang ketimbang merelokasi SDN Pondokcina 1 untuk pembangunan masjid raya, Pemkot Depok lebih baik menutup bangunan lain di kawasan Margonda.

"Keputusan Pemkot Depok menutup SDN Pondokcina 1 tidak tepat," kata Nuroji dikutip dari Depoktoday.hoops.id (Jaringan SuaraBogor.id).

Nuroji mengungkapkan, pembangunan masjid raya membutuhkan lahan setidaknya satu hektare, sedangkan lahan SDN Pondokcina 1 hanya memiliki luas sekitar 1.600 meter persegi.

Baca Juga: Nora Alexandra Lelah dan Ingin Pisah Imbas Ulah Jerinx SID, Janji Program Bayi Tabung cuma Prank

“Kembali ke sekolah itu, menurut saya, tidak adil ditutup gara-gara membangun masjid. Kecuali memang sudah tidak efektif lagi untuk mergernya. Misalnya, siswa kurang, guru kurang itu biasanya pemerintah berhak untuk menutup atau menggabungkan,” jelas Nuroji.

Terlebih, Pemkot Depok juga melakukan kelalaian sebelum sekolah itu ditutup. Kata Nuroji, saat sekolah masih beraktifitas, Pemkot Depok justru membangun trotoar yang lebih tinggi daripada lantai dasar sekolah tersebut.

“Lagi-lagi pemerintah tidak teliti dan tidak profesional bekerja antara instansi bagian trotoar dan pendidikan. Tidak ada koordinasi, begitu pun yang menjadi korban anak-anak,” ujarnya.

Kata dia, langkah Komisi D DPRD Kota Depok yang menyurati Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dianggap tepat. Menurutnya, Komisi D telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai wakil rakyat.

“Tidak ada alasan, kecuali sekolah itu memang kehabisan murid atau ada gangguan disekelilingnya. Misalnya, jalan tol yang membahayakan anak-anak bisa dipindah itu pun harus rapi membuat bangunan baru,” tuturnya.

Baca Juga: Bangun Masjid Korbankan Gedung Sekolah, Nuroji: Keputusan Pemkot Depok Tidak Tepat

Menurutnya, sejak awal Pemkot Depok sudah bekerja dengan tidak profesional karena tidak melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil sebuah kebijakan.

"Kalau dewan yang bicara tidak masalah itu lembaga politik baik pusat maupun tingkat kota. Kalau DPR lembaga politik yang pasti bekerja secara politik pengawasan, perencanaan dan anggaran itu terkait juga pengawasan terkait juga anggaran pendidikan," paparnya.

Nuroji menilai trotoar yang dibangun Pemkot Depok di depan SDN Pondok Cina 1 tidak serius. Nuroji bahkan merasa penasaran dengan pemanfaatan trotoar usai direvitalisasi.