SuaraBogor.id - Usai Anies Baswedan memilih Cak Imin menjadi Cawapres di Pilpres 2024 mendatang, sejumlah partai politik dibuat kaget, salah satunya yakni Partai Demokrat.
Partai AHY tersebut memilih untuk keluar dari koalisi perubahan dan tidak lagi memilih Anies Baswedan.
Kekinian, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut partainya akan menjajaki peluang kerja sama dengan semua partai politik, termasuk Partai Demokrat yang telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Ketua Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024 PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa komunikasi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masih dan terus terjalin.
"Komunikasi dengan Demokrat) masih terjalin dan terus terjalin. Tentu saja setelah ini kami akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk ke semua partai," kata Puan.
Di sisi lain, Puan meyakini bahwa koalisi pendukung Ganjar Pranowo akan tetap solid, khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan PDI Perjuangan.
"Kami meyakini PPP masih teguh bisa bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Kami juga menyadari dinamika politik bisa saja kemudian terjadi suatu dinamika perubahan. Namun, sampai hari ini kami meyakini PPP akan tetap bersama PDI Perjuangan," ujarnya.
Diketahui bahwa poros baru Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) muncul sebagaimana telah dideklarasikannya duet bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).
Sementara itu, Partai Demokrat resmi mencabut dukungannya untuk Anies Baswedan sekaligus keluar dari KPP setelah Majelis Tinggi Partai Demokrat menggelar rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9) malam.
Baca Juga: Lika-liku Pencarian Cawapres Anies Baswedan: Berakhir Jatuh ke Cak Imin
Dengan munculnya poros baru tersebut, Puan mengatakan bahwa PDI Perjuangan memperitimbangkan kembali bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Hal itu mengingat sebelumnya Cak Imin masuk dalam bursa cawapres Ganjar.
"Dengan situasi dan kondisi seperti ini, tentu saja kami akan mempertimbangkan lagi hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang nantinya akan menjadi suatu keputusan," katanya
Puan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengkajian ulang terkait dengan bakal cawapres Ganjar. Namun, dia tidak membeberkan kapan bakal cawapres pendamping Ganjar tersebut akan diumumkan.
"Jadi, kita lihat lagi apakah, bagaimana, dan siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar sebagai bacawapres. Secepatnya," kata Puan.
Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
- Ayahnya Dicopot dari Menkeu, Anak Purbaya Singgung Bawahan Korup: Pensiun Aja dari Politik
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN
-
OTT Ke-20 KPK Terkait HGB Bogor: Seret Pejabat BPN, Eks Bupati Kebumen, dan Bos Summarecon
-
BRI Sabet Indonesia Sports Industry of the Year 2026, Konsisten Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia