Baru Pindah Dua Bulan, Kapel di Jalan Bukit Cinere Raya Diontrog Masa, Para Jemaat Minta Tolong ke Wali Kota

SuaraBogor.id - Baru pindah dua bulan bangunan kapel yang berada di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya Rt 12/03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere Kota Depok, digeruduk masa.

Mereka mendatangi kapel tersebut sekitar pukul 07.30 untuk menentang kegiatan kapel.

Menurut pengurus Kapel Bukit Cinere, Arif Syamsul puluhan orang yang mendatangi kapel hanya menggedor gerbang dan memfoto kapel yang baru ada sekitar dua bulan lalu.

"Jadi jam tujuh mereka ada kumpul-kumpul, ada 50 orang pakai serban dan lain sebagainya. Mereka mendatangi kapel kami, sempat menggedor-gedor, teriak-teriak. Habis itu mereka bubar," kata Arif Syamsul, Sabtu (16/9).

Baca Juga: Polisi Buka Ruangan Terkunci Rumah Ibu dan Anak di Cinere Depok, Apa Isinya?

Menurut Arif Kapel tersebut merupakan pindahan dari Kapel di Cinere Bellevue, dan pindah ke Kelurahan Gandul dengan menempati ruko tigavlantai karena kontraknya telah habis.

Menurut Arif sejak awal pihaknya memang dipersulit memperoleh ijin lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setempat saat meminta izin melakukan peribadatan.

"Kami itu pindahan dari Cinere yang di Pangkalan Jati. Karena kontrak habis, kita pindah ke daerah Gandul. Kita selalu sewa ruko yang mana menurut UU untuk membuat kapel tidak perlu (izin), tapi kita bahasanya kulonuwun ke RT/RW, kelurahan, kecamatan," tukasnya.

Menurut Arif, para anggota LPM di Gandul lalu mengajukan syarat berupa pengumpulan 60 tanda tangan dan KTP dari warga setempat agar ibadah di kapel bisa dilaksanakan. Syarat itu, kata Arif, berhasil dipenuhi.

"Tidak hanya 60 bahkan kami telah mengumpulkan 80 tanda tangan dari warga sekitar kapel, tapi mereka masih mempersulit," ujar Arif.

Baca Juga: Heboh Dugaan Pungli Dan Intimidasi SMKN 1 Depok, Kadisdik Jabar Langsung Turun Gunung

Sementara Pendeta Kapel Bukit Cinere, Didi S Natha mengatakan pada Minggu (10/9) pihaknya baru bisa melaksanakan ibadah namun dengan diberi pengamanan oleh pihak kepolisian dan TNI.