Minta 11 Tuntutan Dipenuhi, Bupati Sebut Jam Operasional Truk Tambang di Bogor Menyesuaikan Tangerang

SuaraBogor.id - Bupati Bogor Iwan Setiawan menegaskan bahwa jam operasional truk atau angkutan khusus tambang akan menyesuaikan di daerahnya dengan yang diberlakukan oleh Pemkab Tangerang, Banten yakni pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

Menurutnya, aturan perubahan jam operasional dilakukan atas masukan berbagai pihak, khususnya masyarakat, demi mengatasi penumpukan truk tambang.

"Selama ini perbedaan jeda waktunya terlalu jomplang, di Tangerang kan dibuka jam 10 (malam), nah di kita jam 8 (malam)," kata Iwan dikutip dari Antara.

Ketentuan baru mengenai jam operasional angkutan khusus tambang ini diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 160 Tahun 2023 yang menggantikan Perbup Nomor 120 Tahun 2021. Jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yang semula berlaku pukul 20.00 WIB-05.00 WIB menjadi pukul 22.00 WIB-05.00 WIB.

Baca Juga: Minta Selesaikan Jalur Tambang, Ribuan Warga Suarakan 11 Tuntutan Ini

Menurut Iwan, selama ini terdapat perbedaan waktu yang terlalu jauh mengenai jam operasional truk tambang di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penumpukan .

“Makanya hasil diskusi, kajian dan melihat kondisi langsung, kami mengambil langkah samakan jam operasionalnya. Di kami mulai dibuka jam 10, di Tangerang diterima juga jam 10 jadi diharapkan tidak ada penumpukan,” ujarnya pula.

Ia juga memberikan ruang kepada masyarakat melalui pasal peran serta masyarakat dalam perubahan perbup tersebut. Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan perbup ini lewat pengawasan, pemberian saran atau pendapat, hingga penyampaian informasi atau pengaduan.

Untuk memaksimalkan penerapan aturan tersebut, Iwan juga menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor melakukan pengawasan selama 24 jam.

Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Bogor segera menindaklanjuti usulan perbaikan ruas Jalan Raya Serpong-Bogor ke Provinsi Jabar karena masuk jalan provinsi.

Baca Juga: Lamban Tangani Kasus KDRT, Polres Bogor Copot dua Anggota Polisi

“Saya minta petugas melakukan pengawasan dengan benar. Soal kondisi jalan yang rusak juga saya sudah instruksikan Dinas PUPR untuk berkomunikasi dengan PUPR Jabar untuk perbaikan segera, karena informasinya juga sudah masuk prioritas,” ujarnya lagi.