Rencana Bima Arya Untuk Penghapusan Angkot Berlanjut? Kadishub Kota Bogor Bakal Lakukan Ini

SuaraBogor.id - Wali Kota Bogor Bima Arya memberikan rencana bahwa angkot dari pusat kota hingga akhir Desember 2023 belum juga terwujud.

Bahkan, pada Januari 2024 ini angkot masih merajai jalanan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Banyak yang bertanya mengenai rencana Bima Arya Tersebut apakah berlanjut atau tidak?

Kini Kepala Dishub Kota Bogor Marse Hendra memberikan jawaban setelah dirinya dilantik. Dia mengatakan akan fokus melakukan penataan angkutan umum.

Baca Juga: Atap Bangunan SDN Polisi 1 Bogor Ambruk, Gegara Gempa Bumi? Ini Penjelasan BPBD

Penataan tersebut, kata Marse, menjadi target dalam kurun waktu empat bulan ke depan di Kota Bogor.

“Penataan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas terutama di jalur sistem satu arah (SSA) seputaran Kebun Raya Bogor,” kata Kadishub Kota Bogor Marse Hendra Saputra.

Marse mengatakan, penataan angkutan umum itu dimulai dengan rerouting angkutan kota (angkot) atau perubahan trayek angkot.

“Pertama kami coba melakukan rerouting perubahan trayek yang memang sudah cukup menumpuk di beberapa trayek akan dibahas bersama dengan Organda, KKU dan KKSU,” jelas Marse, dikutip dari Bogordaily -jaringan Suara.com.

Ia mencontohkan, semisal untuk trayek angkot dengan jumlah kendaraan yang terlalu banyak itu bisa saja diubah dipindahkan trayek atau layanannya.

Baca Juga: Gagal Nyalip di Jalan Sholis Bogor, Pengendara Motor Yamaha Aerox Meninggal Dunia Terlindas Truk

Selanjutnya, upaya penataan juga akan dilakukan terhadap angkot yang melalui wilayah Kota Bogor yang menjadi kewenangan Dishub Provinsi Jawa Barat.

Marse mengatakan Dishub Kota Bogor akan segera berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Jawa Barat untuk mencari solusinya. Bahkan pembahasan itu direncanakan akan digelar pekan ini.

“Karena bukan hanya angkot saja yang ada, tetapi juga angkutan umum yang kewenangannya ada di provinsi, AKDP kendaraan angkot warna biru. Kalaupun mau di-rerouting, maka kami harus berkoordinasi dengan provinsi,” tutup Marse.