Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Kamis, 27 Juni 2024 | 13:55 WIB
Ilustrasi pejudi online. [Suara.com/Iqbal]

SuaraBogor.id - Camat Bogor Selatan Irman Khaerudin merespon informasi yang disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, bahwa wilayahnya masuk dalam nominasi bahaya judi online.

Irman sapaan akrabnya mengaku terkejut dengan data bahwa Kecamatan Bogor Selatan di Kota Bogor, Jawa Barat masuk dalam nominasi penjudi terbanyak di Indonesia.

Mendengar kabar itu, Irman tidak bisa memberikan langkah selanjutnya, melainkan menunggu arahan dari Pemkot Bogor.

“Yang jelas kami lebih kepada mitigasi. Di internal kami akan melakukan imbauan dan seruan ke masyarakat judi online ini. Saya berharap masyarakat Bogor Selatan bisa terbebas dari judi online (daring),” kata Irman.

Baca Juga: Kota Bogor Kedua Terbanyak Judi Online, Pj Hery Baru Bergerak, Ini Langkah Awalnya!

Menurut Irman, penjudi daring di kehidupan sehari-hari tidak terlihat langsung secara kasat mata. Hanya saja, dampak dari judi daring bisa terlihat.

Kendati demikian, ia mengaku belum mendapat laporan terkait dampak dari judi daring. Meskipun pada tahun lalu ada seorang wanita asal Kecamatan Bogor Selatan ditangkap Polresta Bogor Kota karena mempromosikan judi daring.

“Tapi hal-hal lain saya berkoordinasi dengan Bu Kapolsek dan Danramil, kami meneliti seperti apa terkait judi online ini. Yang jelas tindak lanjut awal kami, kami memberi seruan atau imbauan ke masyarakat terkait judi online,” jelasnya.

Di samping itu, Irman mengaku terkejut melihat besaran perputaran uang judi daring di wilayahnya yang disebut oleh Menko Polhukam, yakni sebesar Rp349 miliar dengan jumlah penjudi sebanyak 3.720 orang.

Padahal, kata Irman, dari hasil pendataan sementara rata-rata mata pencaharian warga Kecamatan Bogor Selatan didominasi oleh buruh harian lepas dan karyawan swasta.

Baca Juga: Judi Online Menggila di Bogor, Perputaran Uang Rp567 Miliar, Asmawa Tosepu Minta Polisi Bergerak

“Makanya butuh penelitian lebih lanjut, saya juga belum bisa bicara apa-apa sebelum ada datanya yang memang valid dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Tetap harus menunggu instruksi pimpinan,” ucapnya. [Antara].

Load More