SuaraBogor.id - Pemerintah pusat saat ini telah melepas biaya operasional atau subsidi Biskita Transpakuan, Kota Bogor, Jawa Barat. Tentunya, hal itu menjadi catatan bagi pemerintah kota.
Berbagai sorotan saat ini tengah ditujukan kepada Pemerintah Kota Bogor agar mencari cara untuk pembiayaan transportasi massal Biskita Transpakuan.
Salah satunya dari Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Dia meminta kepada Pemkot Bogor untuk mencari terobosan pembiayan tersebut, karena subsidi akan berakhir tahun depan.
Atang mengatakan, melihat postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, ia khawatir biaya operasional Biskita Transpakuan yang mencapai Rp50 miliar setahun tidak tertutupi apabila dikelola secara mandiri oleh Pemkot.
Mengingat, kata Atang, saat ini banyak kebutuhan lain seperti kebutuhan armada pengangkut sampah, pembangunan sekolah, dan penyelesaian stunting.
Sehingga, menurut Atang, harus dipilih pola kebijakan anggaran yang tepat. Di samping Pemkot Bogor juga wajib menyediakan transportasi publik yang memadai.
“Tapi saya kira harus mengambil cara cara lain, apakah dengan menggandeng swasta dengan lebih kuat lagi. Sehingga kebutuhan Rp 50 miliar untuk operasional Biskita bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.
Atang menyampaikan, program pembangunan seperti jalur pedestrian, taman kota, serta Alun-Alun sudah selesai dan tinggal dilanjutkan pemeliharaannya.
“Saatnya anggaran-anggaran ini untuk kebutuhan mendesak yang tadi. Penanganan sampah, transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi,” kata Atang.
Baca Juga: Ratusan Massa Geruduk PT Indobara Bahana, Petugas Keamanan Jadi Korban
Ia mengatakan, saat ini DPRD Kota Bogor tengah meminta laporan dari Pemkot untuk penanganan sampah, program Biskita Transpakuan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penyediaan seolah, dan layanan kesehatan berkaitan stunting.
“Terkait Biskita nanti dilihat kebutuhannya berapa, yang akan diambil pemerintah, skenarionya seperti apa. Kami nanti kita cek satu per satu mana yang memungkinkan dan kuat,” ucapnya.
Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program Buy the Service (BTS) dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan berakhir pada 2025. [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung
-
Jadikan Polres Bogor Lokasi Kajian, Pasis Sespimmen Polri Gagas Sistem 'Lampu Personel'
-
Sopir Biskita Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas Mengaku Mengantuk, Kini Jadi Tersangka
-
5 Fakta Mahasiswi Asal Tangerang Tewas Terseret Banjir Bandang di Curug Cikuluwung Bogor