Puncak Kembali Lumpuh, Over Kapasitas Jadi Biang Kerok Kemacetan Parah

SuaraBogor.id - Kemacetan parah yang terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor Minggu (15/9/2024) disebabkan akibat Over kapasitas kendaraan yang masuk dari jalan raya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, penyebab kemacetan tersebut murni dari kapasitas berlebihan sampai akses wisata tidak bisa menampung banyak kendaraan.

"Kemacetan di Bogor, murni karena over kapasitas, pengaturan lalu lintas yang dilakukan tiap masa liburan belum berjalan efektif karena pergerakan sudah macet, saling mengunci," kata Ssaat dikonfirmasi di Bandung, Senin.

Selain itu, katanya, akses jalan alternatif menuju kawasan Puncak Bogor banyak yang kecil yang biasanya digunakan pengendara sepeda motor, sehingga menambah sulit petugas dalam menerapkan sistem buka tutup jalan.

Baca Juga: Puncak Kembali Dibuka, Kemacetan Parah Akhirnya Terurai

"Banyaknya jalan alternatif menuju atau dari puncak juga menyulitkan pengaturan tutup buka lalu lintas, khususnya mengatur pergerakan roda dua," katanya.

Sebenarnya, katanya, kewenangan transportasi di kawasan puncak menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), sementara Provinsi Jawa Barat membantu.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Koswara mengatakan, selama ini pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor hanya dapat dilakukan dengan buka tutup.

"Salah satu cara penyelesaiannya harus ditambah aksesibilitas, infrastruktur jalannya. Kalau tidak ditambah, pengaturan yang dilakukan polisi atau dishub tidak akan berjalan, karena sudah overload," ujar Koswara.

Pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak Bogor pun, katanya, menjadi kewenangan dari Polisi, sedangkan transportasinya berada di BPTJ.

Baca Juga: Momen Polisi Selamatkan Ibu Hamil Nyaris Melahirkan di Jalan Raya

"Kalau Dishub Provinsi sebenarnya tidak sampai ke pengaturan lalu lintas di sana ya. Terus, secara kewenangan puncak, Bogor atau Bodebek untuk transportasi lebih banyak BPTJ pengaturannya, kami lebih banyak supporting terhadap kebijakan BPTJ," katanya.