SuaraBogor.id - Nasib bus gratis Cibinong-Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat belum jelas, tentunya hal itu menjadi sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara.
Dia saat ini meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian matang program buy the service (BTS) dengan rute Cibinong-Puncak yang ditargetkan Kementerian Perhubungan RI berjalan Februari 2025.
Dia mengaku tidak ingin moda transportasi angkutan massal ini bernasib sama seperti di Kota Bogor yang operasionalnya terhenti sejak 1 Januari 2025 karena permasalahan anggaran.
"Harusnya sudah penuh kajian ya, sudah kajian dengan panjang karena banyak contoh tadi disampaikan di Kota Bogor," kata Sastra.
Kajian mendalam tidak hanya perlu dilakukan oleh Kemenhub RI, melainkan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyiapkan berbagai infrastruktur pendukungnya, termasuk shelter.
Sastra khawatir jika program itu tidak dipersiapkan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bogor tak bisa menjalankannya ketika proyek tersebut berjalan.
"Tentunya dengan adanya mobil itu kadang-kadang kita dikasih tuh senang, ketika sudah dikasih ngurusnya yang susah, nah itu yang perlu kita kaji bersama sama," jelas dia.
Ia pun mengaku segera menemui pimpinan di Kabupaten Bogor untuk menanyakan kepastian operasional 20 bus rute Cibinong-Puncak yang dijadwalkan beroperasi pada Februari mendatang.
"Ada 20 unit yang dari Kemenhub (rencananya beroperasi). Saya juga belum tahu nih regulasinya seperti apa. Dalam waktu dekat mungkin 2-3 hari ke depan akan saya tanyakan ke sekda dan Dishub gitu," terang Sastra.
Baca Juga: Satpam Tewas Tragis di Tangan Majikan, Keluarga di Sukabumi Minta Keadilan
Rencana layanan BTS di Kabupaten Bogor ini bukan yang kali pertama digulirkan oleh Kemenhub. Tahun lalu Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan membuka layanan BTS untuk rute Cibinong-Ciparigi, menjadi terintegrasi dengan pelayanan di Kota Bogor.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menyebutkan angkutan umum massal berupa bus dengan rute Cibinong-Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat yang ditargetkan mulai beroperasi pada Februari 2025.
"Sehingga masyarakat yang mau ke atas (Puncak) tidak perlu naik motor dan lain-lain. Paling lambat Februari sudah mulai," kata Suntana.
Ia menjelaskan, program transportasi bersubsidi ini akan menyediakan sekitar 15-20 unit bus untuk memfasilitasi masyarakat yang hendak menuju kawasan Puncak maupun arah sebaliknya.
"Itu disubsidi oleh pemerintah, tinggal masyarakat bisa parkir motor di daerah Karadenan atau di mana. Tinggal naik bus dengan biaya yang sangat murah," ujarnya.
Selain untuk memudahkan akses masyarakat, program ini juga dinilai akan mengurangi kepadatan kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalur wisata Puncak.
Berita Terkait
Terpopuler
- 1 Detik Pascal Struijk Resmi Jadi WNI, Cetak Sejarah di Timnas Indonesia
- Pemain Arsenal Pilih Bela Timnas Indonesia Berkat Koneksi Ayahnya dengan Patrick Kluivert?
- Pelatih Belanda Dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia: Kluivert Boleh Ambil Semua Pemain Saya
- Setajam Moge R-Series, Aerox Minggir Dulu: Inikah Wujud Motor Bebek Yamaha MX King 155 Terbaru?
- Cara Membedakan Sepatu Original dan KW, Ini 7 Tanda yang Harus Diperiksa
Pilihan
-
Data Pribadi RI Diobral ke AS, Anak Buah Menko Airlangga: Data Komersil Saja!
-
Rafael Struick Mandul, Striker Lokal Bersinar Saat Dewa United Gilas Klub Malaysia
-
5 Rekomendasi HP Murah Chipset Snapdragon Kuat untuk Gaming, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED untuk Gaming, Pilihan Terbaik Juli 2025
-
Vietnam Ingin Jadi Tuan Rumah Piala Dunia, Tapi Warganya: Ekonomi Aja Sulit!
Terkini
-
Jejak Ruben Onsu: Panduan Belajar Sholat untuk Mualaf, Mulai dari Nol Tanpa Rasa Takut Salah
-
Lelah dengan Jakarta? Ini 5 Rekomendasi Tempat Ngopi di Puncak, View Juara Bikin Lupa Utang Cicilan
-
Flyover Cileungsi Kini 'Plong', Ratusan PKL dan Lapak Liar Disikat Habis Satpol PP
-
Hadiri Rakor KPK, Ketua DPRD Kota Bogor Sampaikan Pentingnya Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih
-
Dua Kebijakan untuk Kemasalahatan Warga, Inilah Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Bogor