Bus Cibinong-Puncak Tertunda, Pemkab Bogor Manfaatkan Waktu untuk Perbaikan Infrastruktur

SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memanfaatkan penundaan operasional bus rute Cibinong-Puncak Program Buy The Service (BTS) untuk memperkuat infrastruktur pendukung, mulai dari titik pemberhentian bus hingga fasilitas park and ride.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa dengan adanya waktu tambahan, pemerintah daerah dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih matang. "Dengan waktu yang lebih panjang, kita bisa lebih siap dan berharap persiapannya jadi lebih baik," ujar Ajat usai audiensi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Cibinong, Selasa.

Kementerian Perhubungan RI, melalui BPTJ, memutuskan untuk menunda operasional bus rute Cibinong-Puncak yang semula dijadwalkan pada Februari 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana.

Pemerintah Kabupaten Bogor kini fokus pada penyediaan infrastruktur pendukung BTS, termasuk penentuan titik pemberhentian bus yang dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Ajat menyebutkan bahwa BTS nantinya bisa terhubung dengan Stasiun Cibinong, sehingga masyarakat Jakarta yang ingin menuju kawasan wisata Puncak dapat menggunakan kereta rel listrik (KRL) terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan bus.

Baca Juga: Angkot Jadi Alasan, Bus Subsidi Cibinong-Puncak Bogor Batal Beroperasi

"Kami berharap Stasiun Cibinong dapat lebih dimaksimalkan," tambah Ajat.

Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menyiapkan fasilitas park and ride yang terhubung dengan transportasi umum. Fasilitas ini diharapkan memungkinkan masyarakat dari luar daerah untuk memarkir kendaraan mereka dengan aman sebelum melanjutkan perjalanan ke Puncak menggunakan bus.

Ajat berharap bahwa pada tahun 2026, seluruh infrastruktur pendukung Program BTS dapat selesai dipersiapkan.

Penundaan operasional bus rute Cibinong-Puncak ini disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran yang disampaikan oleh Plt Kepala BPTJ, Suharto, melalui surat kepada Pj Bupati Bogor. Penundaan ini juga berdampak pada beberapa program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk alokasi anggaran Program Subsidi BTS di Kabupaten Bogor.

Suharto menambahkan bahwa BPTJ akan melakukan transformasi menjadi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda untuk memperkuat integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek.

Baca Juga: Heboh! Pengemudi Mobil Diduga Bawa Senpi Ancam Pengendara Motor di Puncak Bogor