Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Rabu, 12 Maret 2025 | 21:40 WIB
Petugas mengoperasikan alat berat untuk membongkar bangunan objek wisata Hibisc Fantasy Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/3/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/rwa.

Berbagai peringatan dari Pemkab hingga Pemprov, serta sorotan media, tampaknya tidak diindahkan oleh pihak-pihak terkait.

Misteri di Balik PT Jaswita

Teuku Mulya sendiri mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang berada di balik PT Jaswita sehingga perusahaan ini terus berani melanggar aturan. Namun, ia menduga bahwa langkah PT Jaswita yang nekat ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Mungkin karena BUMD ini punya kewajiban menghasilkan keuntungan bagi Pemprov Jawa Barat, jadi mereka mengambil langkah seperti ini. Namun, tetap saja, aturan harus dipatuhi," ujarnya.

Baca Juga: Bupati Bogor Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat untuk Bahas Isu Kewilayahan

Dedi Mulyadi kini memiliki peluang untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan BUMD Jawa Barat. Salah satu langkah ekstrem yang bisa diambil adalah membatalkan kerja sama antara PT Jaswita dan PTPN VIII, sehingga seluruh bangunan yang tidak memiliki izin harus dibongkar.

"Secara aturan, hanya yang melanggar yang harus ditindak. Tapi kalau Pak Dedi ingin membuat kebijakan tegas, bisa saja kerja sama Jaswita dan PTPN VIII diputus. Jika itu terjadi, otomatis izin pun tidak berlaku dan semua bangunan harus dibongkar," jelas Teuku Mulya.

Sementara itu, pertanyaan besar lainnya muncul: apakah diperbolehkan bagi PTPN VIII, sebagai BUMN di sektor perkebunan, untuk menjalin kerja sama bisnis di luar sektor utamanya?

"Jika mereka berani melakukan KSO di luar bidang perkebunan, mungkin memang ada regulasi yang memperbolehkan. Namun, ini tetap menjadi pertanyaan besar," tutup Teuku Mulya.

Kontributor : Egi Abdul Mugni

Baca Juga: Warga Gunung Putri Bogor Ahli Mitigasi Bencana Versi Bima Arya

Load More