SuaraBogor.id - Bagi pemerintah daerah yang ada di Indonesia, jika ingin mengusulkan pembuatan Sekolah Rakyat harus memiliki luas lima hektare.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya syarat utama itu tidak boleh dilanggar, jika ingin mendirikan Sekolah Rakyat.
Informasi itu disampaikan Gus Ipul saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu.
"Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain," katanya.
Baca Juga: Penampakan Lokasi Pembuatan Uang Palsu di Bogor, dari Alat Cetak Hingga Bahan Baku
Ia menjelaskan, pemda yang mengusulkan tanah untuk Sekolah Rakyat nantinya akan disurvei oleh Kementerian PU untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
"Bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan baru gedung yang untuk Sekolah Rakyat itu atau mungkin nanti gedung-gedung yang sudah ada aset yang bisa direvitalisasi," ujar dia.
Gus Ipul menyebutkan, Kementerian PU selama ini telah melakukan survei pada 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini tengah memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan.
"Setelah itu masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyambut baik program Sekolah Rakyat (SR) karena di daerahnya masih terdapat 4.000 KK yang termasuk kategori miskin. Menurutnya, program SR ini merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
Baca Juga: Waspada! Ada Pabrik Uang Palsu Rp3,3 Miliar di Bogor
"Di daerah kami masih banyak yang miskin ekstrem, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA, dan infrastruktur jalan juga buruk. Sekolah rakyat yang boarding school (asrama) ini memang menjadi solusi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Sekolah Rakyat Belum Siap, Mendikdasmen: Bisa Mulai Agustus atau September
-
BMKG Bantah Ada Anomali Seismik di Bogor Menyusul Gempa Merusak 10 April Kemarin
-
Bertemu Bobby Nasuition, Mensos Sebut Akan Ada 4 Sekolah Rakyat di Sumut
-
Bukan Cuma IM57+ Institute, KPK Turut Dampingi Penyidik yang Digugat Rp2,5 Miliar
-
Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?
Terpopuler
- Tenaga Kalahkan Yamaha XMAX, Tampan Bak Motor BMW: Pesona Suzuki AN400 Bikin Kesengsem
- Timnas Indonesia U-17 Siaga! Media Asing: Ada yang Janggal dari Pemain Korut
- Sudah Dihubungi PSSI, Harga Pasar Pemain Keturunan Ini Lebih Mahal dari Joey Pelupessy
- Segera Ambil Saldo DANA Kaget Gratis Hari Ini, Cairkan Rezeki Siang Hari Bernilai Rp 300 Ribu
- 6 Rekomendasi HP Murah dengan Kamera Beresolusi Tinggi, Terbaik April 2025
Pilihan
-
Rekam Jejak Wipawee Srithong: Bintang Timnas Thailand, Pengganti Megawati di Red Sparks
-
Jerman Grup Neraka, Indonesia Gabung Kolombia, Ini Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025 Versi....
-
Puji Kinerja Nova Arianto, Kiper Timnas Indonesia: Semoga Konsisten
-
Kiper Belanda Soroti Ragnar Oratmangoen Cs Pilih Timnas Indonesia: Lucu Sekali Mereka
-
Di Balik Gol Spektakuler Rayhan Hannan, Ada Rahasia Mengejutkan
Terkini
-
Kabar Buruk Pendaki! Jalur Gunung Gede Pangrango Diperpanjang Penutupannya Hingga 21 April
-
Sekda Bogor Soal Nama CDOB Usulan Dedi Mulyadi: Masyarakat yang Menentukan
-
Pria 23 Tahun Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Pintu Masuk Kota Wisata
-
35 Rumah Rusak dan 1 Warga Terluka Akibat Gempa di Bogor
-
Setelah Bogor, Giliran Cianjur Disisir! Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras