SuaraBogor.id - Bagi pemerintah daerah yang ada di Indonesia, jika ingin mengusulkan pembuatan Sekolah Rakyat harus memiliki luas lima hektare.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya syarat utama itu tidak boleh dilanggar, jika ingin mendirikan Sekolah Rakyat.
Informasi itu disampaikan Gus Ipul saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu.
"Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain," katanya.
Baca Juga: Penampakan Lokasi Pembuatan Uang Palsu di Bogor, dari Alat Cetak Hingga Bahan Baku
Ia menjelaskan, pemda yang mengusulkan tanah untuk Sekolah Rakyat nantinya akan disurvei oleh Kementerian PU untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
"Bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan baru gedung yang untuk Sekolah Rakyat itu atau mungkin nanti gedung-gedung yang sudah ada aset yang bisa direvitalisasi," ujar dia.
Gus Ipul menyebutkan, Kementerian PU selama ini telah melakukan survei pada 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini tengah memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan.
"Setelah itu masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyambut baik program Sekolah Rakyat (SR) karena di daerahnya masih terdapat 4.000 KK yang termasuk kategori miskin. Menurutnya, program SR ini merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
Baca Juga: Waspada! Ada Pabrik Uang Palsu Rp3,3 Miliar di Bogor
"Di daerah kami masih banyak yang miskin ekstrem, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA, dan infrastruktur jalan juga buruk. Sekolah rakyat yang boarding school (asrama) ini memang menjadi solusi," tuturnya.
Berita Terkait
-
Gus Ipul Gagas Wisuda Keluarga Miskin, Simbol Keluar dari Garis Kemiskinan
-
Update! Ini Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI 2025 Agar Disetujui dan Langsung Cair
-
Emas Antam Ludes Diserbu di Bogor! Panik Buying atau Investasi Cerdas?
-
Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun
-
Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
-
Profil Helmy Yahya yang Ditunjuk Dedi Mulyadi jadi Komisaris Independen Bank BJB
Terkini
-
Aktivitas Gempa Meningkat, Gunung Gede dalam Pantauan Ketat
-
Dirut TSI Bantah Eksploitasi: Kami Justru Rawat dan Selamatkan Mereka dari Prostitusi
-
Hadiri Launching BISKITA Trans Pakuan, Ketua DPRD Kota Bogor Dukung Pengoperasian Kembali
-
Terima Aksi Demonstrasi Mahasiswa, DPRD Kota Bogor Perjuangkan Aspirasi
-
Hasil Rapat Paripurna: DPRD Kota Bogor Tetapkan Tatib Baru dan Bentuk Empat Pansus