Bukan Kaleng-Kaleng! Mahkota Tugu Pancakarsa Bogor Hampir Setengah Miliar, Ini Alasannya

SuaraBogor.id - Pemberitaan soal perbandingan harga Tugu atau Landmark di beberapa daerah belakangan ini ramai dibicarakan karena perbedaan signifikan antara anggaran dengan pembangunannya.

Pembangunan Tugu di beberapa daerah itu ramai karena dipicu oleh Tugu Biawak yang berlokasoi di Desa Krasak Kecamatan Selemerto, Kabupaten Wonosobo.

Tugu itu dibangun dengan anggaran Rp50 juta dari swadaya masyarakat. Warga net kemudian membandingkan dengan beberapa Tugu yang anggarannya jauh lebih mahal dengan hasil yang dinilai tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, seperti Tugu Pesut di Kalimantan Timur dengan anggaran Rp1,1 miliar, Tugu Gajah di Gresik dengan anggaran Hampir Rp1 Miliar dan Tugu mahal lainnya.

Ternyata, Tugu Pancakarsa yang berada Babakanmadang, Kabupaten Bogor juga tidak kalah mahal dengan Tugu yang viral saat ini.

Baca Juga: Hasil Sidak Disdagin Bogor: Lotte Grosir Bersih, Indo Grosir Sempat Jual Produk Babi

Bahkan, Mahkota Tugu Pancakarsa itu dibuat dengan anggaran yang lumayan tinggi yakni nyaris setengah miliar, atau tepatnya Rp487.754.800.

Mahkota Tugu Pancakarsa itu dibuat dengan ornamen lima Kujang berbahan kuningan dan ornamen Logo Tegar Beriman berbahan Stenless Hairline Cutting Laser, Pemkab Bogor menyebut mahkota Tugu Pancakarsa itu syarat akan makna.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menyampaikan bahwa pengerjaan itu merogoh anggaran APBD Tahun 2023 senilai Rp487.754.800 dari pagu anggaran yang disediakan senilai Rp500.292.000.

Teuku Mulya menyebut, masyarakat harus bisa membedakan pembangunan yang didanai oleh APBD atau APBN dengan anggaran swadaya.

Ia menjelaskan, di setiap pembangunan, pemerintah diwajibkan menempuh beberapa tahapan sebelum dibuatkan atau dibangunkan bangunan fisik.

Baca Juga: Sempat Beredar Marshmallow Mengandug Babi di Cibinong, Bupati Bogor Tak Temukan Saat Sidak

Beberapa tahapan itu membutuhkan anggaran salah satunya anggaran untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) atau gambaran detail pembangunan.

"Jadi gini, kalau gak ada DED, ga bisa kita melalui mekanisme APBD. Ga bisa kita tiba-tiba bangun, harus ada mekanisme nya, direncanakan dulu. Bahannya pakai apa, tukangnya bagaimana, ahlinya bayar berapa, arsiteknya berapa, sipil bayar berapa kan begitu kan," jelas dia.

Sehingga, kata dia, anggaran Rp50 juta tidak akan masuk akal untuk pembangunan fisik seperti Tugu Biyawak Wonosobo jika dianggarkan melalui anggaran pemerintah.

"Iya, Rp50 juta itu gak cukup, jadi maksud saya jangan terbuai oleh seolah-olah ini lah yg bagus. Itu mungkin ada sumbangan lain, seperti saya semennya terus ada yang bayar tukang nya terus dan dikumpul-kumpul dana nya Rp50 juta begitu," jelas dia.

"Jadi ga sembarangan, kalau diaudit dengan Rp50 juta nanti kita salah. Jangan memvonis, seolah-olah yang lain salah," lanjutnya.

Informasi tambahan lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan sebanyak sembilan produk pangan olahan yang mengandung unsur babi, tapi tidak dicantumkan dalam kemasan.

Sembilan produk pangan olahan tersebut yaitu tujuh produk bersertifikat halal seperti Corniche Fluffy Jelly Marshmallow (Marshmallow Aneka Rasa Leci, Jeruk, Stroberi, Anggur) yang diproduksi oleh Sucere Foods Corporation, Philippines dan diimpor oleh PT Dinamik Multi Sukses.

Kedua, Corniche Marshmallow Rasa Apel Bentuk Teddy (Apple Teddy Marshmallow) yang juga diproduksi oleh Sucere Foods Corporation, Philippines dan diimpor PT Dinamik Multi Sukses.

Kemudian ketiga, ChompChomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil) yang diproduksi Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China dan diimpor PT Catur Global Sukses, produk keempat adalah ChompChomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga) yang juga diproduksi Shandong Qingzhou Erko Foodstuffs Co., Ltd., China dan diimpor PT Catur Global Sukses.

Produk kelima dengan produsen dan pengimpor yang sama, yakni ChompChomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow).

Selanjutnya, ada pula produk pangan olahan yaitu Hakiki Gelatin (bahan tambahan pangan pembentuk gel) yang diproduksi PT Hakiki Donarta dan Larbee - TYL Marshmallow isi Selai Vanila (Vanilla Marshmallow Filling) yang diproduksi oleh Labixiaoxin (Fujian) Foods Industrial.

Dua produk lainnya yang belum tersertifikasi halal, yakni dari China; AAA Marshmallow Rasa Jeruk yang diproduksi Chaozhou Chaoan District Yongye Foods Co., Ltd dan diimpor oleh PT Aneka Anugrah Abadi; serta SWEETME Marshmallow Rasa Cokelat yang diproduksi oleh Fujian Jianmin Food Co., Ltd., China dan diimpor oleh Brother Food Indonesia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin inspeksi mendadak atau sidak Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ke sejumlah toko modern di Cibinong, Selasa, untuk mengawasi peredaran jajanan mengandung unsur babi.

Sidak dilakukan ke dua lokasi, yakni Lotte Grosir di Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pakansari, dan Indo Grosir, di Jalan Raya Bogor-Jakarta.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa produk yang mengandung unsur babi telah ditarik dari peredaran di Lotte Grosir, sedangkan di Indo Grosir produk tersebut masih dijual, namun telah ditarik setelah tim Disdagin melakukan pengawasan.

Rudy Susmanto menjelaskan pengawasan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat edaran Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait sembilan produk mengandung unsur babi.

"Kami telah memberikan imbauan kepada pelaku toko-toko modern, pertokoan, dan distributor yang ada di Kabupaten Bogor untuk tidak menjual produk tersebut," kata Bupati Rudy.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bogor akan terus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang masih menjual produk yang mengandung unsur babi.

"Kami akan mengevaluasi perizinan-perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang masih menjual produk tersebut," katanya menegaskan.

Pemkab Bogor juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan tetap berupaya menjaga konsumen yang ada di Kabupaten Bogor.

"Kami berupaya semaksimal mungkin agar produk-produk yang terindikasi tidak dijual di Kabupaten Bogor," ujar Bupati Rudy.

Kontributor : Egi Abdul Mugni