Bupati Bogor Pangkas Anggaran Tak Penting Rp717 Miliar, Untuk Apa Saja?

SuaraBogor.id - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dilakukan begitu nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal tersebut terlihat usai Bupati Bogor, Rudy Susmanto mencoret anggaran belanja program yang tergolong tidak penting sebesar Rp717 miliar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebutkan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto telah berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran belanja kegiatan pada APBD Tahun 2025.

"Tahun 2025 realokasi dan efisiensi anggaran tetap dilaksanakan mencapai Rp717 miliar," ungkap Ajat, dilansir dari Antara, Selasa 6 Mei 2025.

Jumlah tersebut didapat setelah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor melakukan penyisiran terhadap anggaran belanja kegiatan yang dinilai tidak prioritas di masing-masing instansi, kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pemkab Bogor mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seremonial, focus group discussion.

Ajat menjelaskan anggaran Rp717 miliar tersebut kemudian akan direalokasikan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih prioritas.

Rinciannya, Rp392 miliar untuk penanganan infrastruktur jalan, Rp44 miliar untuk penanganan mengenai perumahan dan kawasan permukiman, Rp29 miliar untuk penanganan bidang kesehatan, serta urusan lainnya sebesar Rp190 miliar seperti untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 2 hingga Nomor 9.

"Terkait dengan penanganan jalan hasil realokasi digunakan untuk penanganan ruas Bojonggede Kemang, anggaran jalan wilayah timur, barat dan selatan serta pemeliharaan jalan/jembatan berkala," jelas Ajat.

Baca Juga: Bogor Jadi Laboratorium Nasional! Cak Imin Luncurkan Jurus Ampuh Atasi Kemiskinan dan Masalah Sosial

Suzuki Jimny Harga Setengah Miliar

Mobil dinas beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlihat mencolok karena berbeda dengan Mobil dinas pada umumnya.

Terlihat, mobil dinas beberapa SKPD itu model Jeep merek Suzuki Jimny dengan branding Dinas dan SKPD yang ada di Kabupaten Bogor.

Dari pantauan media, terlihat mobil Jimny keluaran terbaru itu sudah memiliki nama-nama SKPD diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Satpol-PP Kabupaten Bogor.

Kasatpol-PP Kabupaten Bogor, Cecep Iman Nagarasid menjelaskan mobil dinas itu merupakan pemberian dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia menyebut, Satpol-PP Kabupaten Bogor mendapatkan jatah berbeda dari dinas lainnya. Satpol-PP, kata dia, dijatah dua unit mobil Suzuki Jimny untuk operasional.