DPRD Kawal Janji Bupati Bogor Sikat Oknum Penghambat Investasi

SuaraBogor.id - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat berjanji akan mengawal Bupati Bogor, Rudy Susmanto yang menyatakan akan menindak tegas oknum-oknum penghambat investasi masuk.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengaku segera mengawal komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Sastra menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Rudy Susmanto demi mempermudah para investor untuk berinvestasi.

"Kami mendukung penuh upaya pemerintah membuka ruang investasi seluas-luasnya di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Ia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan berbagai cara untuk menarik investor untuk menyerap tenaga kerja di Bogor, mengingat banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Februari saja sudah hampir 15.000 buruh terkena PHK. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi agar mereka bisa kembali bekerja. Salah satunya dengan mendorong masuknya investor ke Kabupaten Bogor," kata dia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan dirinya akan menindak seluruh oknum yang menghambat arus investasi di Kabupaten Bogor, sebagaimana disampaikannya pada perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Sukaraja.

“Kalau masih ada yang proses perizinannya lama, sampaikan kepada kami. Kalau memang ada oknum-oknum yang kami yang nakal, kami akan tindak,” kata Rudy di hadapan massa buruh.

Ia meminta seluruh industri yang ada di Kabupaten Bogor segera melapor jika terkendala proses perizinan dalam berinvestasi.

Baca Juga: Buntut Mobil Dinas Suzuki Jimny, Bupati Rudy Susmanto Singgung Etika Pejabat

"Kabupaten Bogor harus ramah investasi, kita ingin iklim investasi berjalan baik. Kita menjaga investor yang sudah masuk, kita juga menjaga rekan-rekan buruh yang ada di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Rp100 Miliar Digelontorkan untuk Perbaikan Jalan

Ada kabar gembira untuk warga Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Pemkab Bogor yang menganggarkan Rp100 miliar untuk perbaikan jalan.

Sejumlah rusa jalan di wilayah Kecamatan Parungpanjang akan dilakukan perbaikan di tahun ini oleh Pemkab Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, dengan anggaran Rp100 miliar Pemkab Bogor berencana melakukan betonisasi pada tujuh ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Bogor di Parungpanjang.

"Insya Allah hari Kamis besok kami bersama Pak Bupati meninjau ke Parungpanjang, melihat kondisi jalannya seperti apa. Anggaran sudah disiapkan dan akan dibangun tahun ini," jelas Ajat.

Meski begitu, Pemkab Bogor tidak ingin rencana peningkatan jalan bentrok dengan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang juga ingin melakukan peningkatan jalan tahun ini.

"Hari Kamis itu kita akan coba sinkronkan. Karena provinsi juga akan melakukan perbaikan jalan tahun ini. Karena kalau metode sama dan dibangun pada waktu yang sama, justru menjadi deadlock," kata Ajat.

Ia khawatir jika pembangunan jalan provinsi dan kabupaten dilakukan bersamaan, justru menimbulkan masalah baru dan mengganggu mobilitas masyarakat.

"Jangan sampai, perhatian maksimal yang kami justru menyusahkan masyarakat dalam menggunakan akses jalan. Itu yang akan dikomunikasikan hari Kamis nanti," tegas Ajat.

Bupati Rudy Susmanto Singgung Etika Pejabat

Mobil dinas mewah yang baru Suzuki Jimny di Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan reaksi tidak mengenakkan bagi publik, apalagi saat ini pemerintah pusat tengah gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran.

Bahkan, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengaku geram dengan adanya pengadaan mobil dinas mewah yang baru tersebut.

Informasi yang diterima, pengadaan mobil dinas baru mewah Suzuki Jimny itu diadakan pada zaman Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Rudy Susmanto menegaskan, bahwa akan mengalihkan sejumlah mobil dinas yang disalahgunakan oleh ASN Pemkab Bogor ke kendaraan patroli.

Rudy Susmanto, mengaku geram kepada para kepala bidang di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan enam mobil dinas berupa Suzuki Jimny tiga pintu yang dibeli pada tahun 2023.

Ia menekankan pentingnya etika dan aturan dalam penggunaan aset negara. Karena kendaraan dinas dengan harga pasar Rp400–500 juta itu digunakan tidak semestinya. Beberapa unit diketahui telah diganti plat nomornya dari merah menjadi hitam.

"Saat apel kendaraan di Pakansari, saya baru tahu ada mobil Jimny. Itu bukan pengadaan baru, pajaknya habis 2028. Maka saya tarik dan jadikan mobil patroli," ungkap Rudy Susmanto, dilansir dari Antara, Rabu 7 Mei 2025.

Enam mobil Jimny tersebut dialihfungsikan untuk patroli Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), taman DPKPP, Stadion Pakansari, sosialisasi Command Center 112, serta untuk BPBD atau Damkar.

"Mobil itu dibeli pakai uang rakyat. Tidak etis kalau hanya digunakan kepala bidang. Harusnya untuk pelayanan publik," ujar Bupati Rudy.

Stiker bertuliskan "mobil patroli" pun dipasang untuk menandai peruntukannya. Kebijakan ini juga mengikuti arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK agar kendaraan dinas digunakan sesuai tugas dan Surat Keputusan (SK) penempatan.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh peran semua pihak untuk memajukan pelayanan, infrastruktur, dan citra daerah," kata Bupati Rudy Susmanto.