Ingatkan Bupati dan DPRD, KPK Turun Tangan Benahi Perencanaan Anggaran di Kabupaten Bogor

SuaraBogor.id - KPK melakukan langkah proaktif dalam membenahi sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemkab Bogor. Langkah ini diambil guna menutup celah korupsi, terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.

Kehadiran tim KPK yang dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, di Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor pada Selasa (12/5/2026), menjadi peringatan keras bagi Bupati dan jajaran legislatif untuk lebih transparan dalam mengelola anggaran publik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan bahwa sinkronisasi antara aspirasi anggota dewan (Pokir) dengan program prioritas pemerintah daerah menjadi poin krusial dalam pembinaan kali ini.

KPK mengingatkan agar Pokir tidak berjalan sendiri-sendiri atau bahkan melenceng dari visi pembangunan daerah.

“Dari tadi prolognya lebih banyak bagaimana proses pokok pikiran DPRD ini kemudian bisa seiring dan sejalan dengan program dari pemerintah,” ujar Ajat usai pertemuan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), KPK menegaskan bahwa pengawasan mereka kini jauh lebih mendalam.

Tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi dan regulasi, KPK juga menilai potensi dampak sosial dan kebermanfaatan nyata bagi publik.

“KPK ingin melakukan pembinaan kepada kami terkait kesesuaian program-program, apakah memang mempunyai kebermanfaatan yang baik bagi publik,” tambah Ajat.

Bahkan, KPK secara tegas mengingatkan agar tidak ada program yang justru bersifat kontraproduktif di tengah masyarakat.

Baca Juga: KPK Plototi Dana Pokir DPRD Kabupaten Bogor, Sekda: Jangan Sampai Bermasalah Hukum

Sebagai bukti nyata efektivitas supervisi KPK, Pemkab Bogor memutuskan untuk membatalkan salah satu proyek besar tahun ini, yakni pembangunan Hotel Embarkasi Haji.

Langkah ini diambil setelah tim supervisi KPK memberikan masukan strategis terkait urgensi dan kelayakan proyek tersebut.

“Contoh misalnya hotel embarkasi haji, menurut KPK ini sebaiknya tidak dilaksanakan tahun ini. Maka kita akhirnya tidak melakukan,” jelas Ajat.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Bogor lebih memilih mengikuti arahan pencegahan korupsi ketimbang memaksakan proyek yang berisiko secara tata kelola.

Melalui pendampingan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK, Pemkab Bogor berkomitmen untuk terus membenahi setiap celah dalam siklus perencanaan anggaran.

“Kami lebih ke bagaimana mengelola tata pokok pikiran DPRD ini di dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bogor,” pungkas Ajat. [Antara].