Pemekaran Bogor Barat: Bupati Rudy Pastikan Ibu Kota di Cigudeg, Anggaran Disiapkan 2026

SuaraBogor.id - Rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat akan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dimulai pada 2026.

Kabar tersebut dipastikan langsung Bupati Bogor Rudy Susmanto. Dia mengatakan akan menyiapkan infrastruktur pendukung Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Barat itu.

Dia menjelaskan persiapan dimulai dengan membangun pusat pemerintahan di Kecamatan Cigudeg, kemudian membangun kantor-kantor untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

"Sudah diputuskan, ibu kota atau pusat pemerintahannya di Cigudeg. Sudah ada berkasnya, dokumennya. Jangan dibikin opini yang akhirnya tak terkendali," ujarnya.

Baca Juga: Simulasi: Kecelakaan Beruntun di Bogor, Basarnas Latih Penyelamat Hadapi Puluhan Korban Terjepit

Dia menjelaskan bahwa menyiapkan sejumlah infrastruktur itu untuk menunjukkan keseriusan Kabupaten Bogor sebagai daerah induk dalam mendukung pemekaran daerah.

"Tinggal kita sepakati, ibu kota di Cigudeg, lalu titiknya di mana, luasnya berapa. Kami proses legalitasnya dan akan selesai akhir tahun ini," katanya.

Setelah itu, Pemkab Bogor akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam APBD 2026.

"Kemudian kita sepakati, mau membangun yang prioritas utama yang mana. Contoh kantor bupati, walaupun skalanya tidak sebesar kantor bupati, dari tahapan kecil. Nanti kalau sudah disepakati, titiknya di mana, luasnya berapa, jaringan jalannya selesaikan dulu," kata Rudy.

Selain itu, katanya, terkait dengan dasar kebutuhan masyarakat berupa administrasi kependudukan karena tidak semua kecamatan bisa mencetak identitas kependudukan.

Baca Juga: Heboh Plat Putih Mobil Dinas Bogor, Kepala Bappenda: Untuk Pengawasan Wajib Pajak Rahasia

"KTP, KK dan lain sebagainya. Itu juga harus masuk prioritas," katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini moratorium pembentukan daerah otonomi baru masih diberlakukan, namun terdapat wacana bahwa moratorium akan dicabut secara parsial.

Jika hal itu terjadi, katanya, maka para CDOB harus mempersiapkan diri.

"Jika moratorium terus diberlakukan, kantor yang dibangun bisa digunakan oleh presidium pemekaran untuk sementara waktu," katanya.

Kantor persiapan kantor bupati bisa ditempati oleh organisasi presidium yang tujuannya untuk persiapan daerah otonomi baru sehingga pada saat kawasan ibu kota sudah dibentuk, hal itu sudah dipersiapkan.

"Maka di situ akan muncul pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya.