Wajib Tahu! Dedi Mulyadi Keluarkan Aturan Baru untuk Desa-desa di Jawa Barat

SuaraBogor.id - Lagi dan lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali mengeluarkan kebijakan terbarunya, kali ini bukan soal pendidikan karakter, melainkan untuk desa di seluruh Jabar.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan e-budgeting bagi pengelolaan keuangan dan e-voting untuk penyaluran aspirasi politik di seluruh desa yang ada di Jabar.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan dirinya menandatangani kebijakan bagi sekitar 5.000 desa di Jabar untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa.

"Jadi dua hal yang hari ini saya tanda tangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat," kata KDM sapaan akrabnya, dilansir dari Antara.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ancam Perusak Lingkungan di Bogor

Dengan menerapkan e-budgeting, kata Dedi, seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital, dari uang masuk dan belanja akan secara digital, hingga juga bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa, sehingga kontrolnya akan semakin baik, terbuka dan semakin transparan.

Sementara terkait e-voting, Dedi mengatakan hal ini untuk memastikan warga desa memilih pemimpinnya dengan mudah secara digital.

"Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat," ujarnya.

Dedi berharap e-budgeting dan e-voting akan mewujudkan spirit baru bagi seluruh desa dengan digelarnya pemilihan kepala desa yang berbiaya murah, ditopang oleh pelayanan publik cepat dan keuangan yang transparan.

Sebelumnya, Dedi menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, di Gedung Sate Bandung, Kamis (15/5).

Baca Juga: Rating Kepuasan 100 Hari Kerja Dedi Mulyadi Vs Pramono Anung

Dirinya ingin membawa perubahan baru ke era digital dengan menghadirkan e-voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Purwakarta selama 2 periode menjabat Bupati.

"Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya lagi.

Dedi juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa, agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-budgeting dan dengan digitalisasi agar terekam jelas alur pembiayaan yang digunakannya.

Dedi Mulyadi

Dedi Mulyadi lahir 11 April 1971 adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat untuk periode 2025-2030.

Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VII dan duduk di Komisi VI dari 2019 hingga 2023.
Sebelumnya, Dedi menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018.

Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bachtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan.

Pada pemilu selanjutnya, ia kembali terpilih untuk masa jabatan kedua periode 2013–2018.

Sebelum diangkat menjadi bupati, Dedi terlebih dahulu berkarier sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

Secara demokratis, Dedi diaklamasikan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat untuk masa bakti 2016–2020 menggantikan posisi Irianto Syafiuddin.

Pada saat Pilgub Jabar 2018, ia diusung oleh partainya, Golkar, untuk menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi wakil gubernur petahana yang juga kader Partai Demokrat, Deddy Mizwar.

Pada saat Pilgub Jabar 2024 Dedi yang sudah pindah partai ke Gerindra kembali dicalonkan menjadi calon gubernur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dimana dalam koalisi tersebut terdapat Partai Golkar, partainya terdahulu.

Dedi berpasangan dengan Erwan Setiawan. Di tahun 2025 pada tanggal 20 Februari, Dedi-Erwan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

Dedi Mulyadi lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Dia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, Sahlin Ahmad Suryana merupakan pensiunan Tentara Prajurit Kader sejak usia 28 tahun akibat sakit yang diderita sebagai dampak racun mata-mata kolonial.

Ibunya, Karsiti yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah adalah aktivis Palang Merah Indonesia. Dia sering membantu ibunya mengembala domba dan berladang.

Dedi Mulyadi menempuh masa SD hingga SMA di kota kelahirannya, Subang. Mulai dari SD Subakti (1984), SMP Kalijati (1987), dan SMA Negeri 1 Purwadadi (1990).

Selanjutnya pendidikan tingginya diselesaikan di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dengan meraih gelar Sarjana Hukum (1999).

Selama berkuliah Dedi Mulyadi juga pernah menjadi aktivis dan menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta.