DPRD Kota Bogor Tutup Masa Sidang ke-3 Tahun 2025, Sampaikan Laporan Kinerja dan Reses

SuaraBogor.id - DPRD Kota Bogor resmi menutup masa sidang ke-III tahun sidang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (29/8/2025). Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy tersebut, DPRD kota Bogor turut menyampaikan laporan kinerja dan reses yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja DPRD Kota Bogor

Pada rapat paripurna ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, membacakan laporan kinerja DPRD Kota Bogor.

Melalui fungsi legislasi, DPRD Kota Bogor telah menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diantaranya adalah Raperda Kota Bogor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Sejauh ini, DPRD Kota Bogor juga masih melakukan pembahasan terhadap 10 Raperda dan akan membahas enam Raperda baru pada masa sidang kesatu, tahun sidang 2025 dari September sampai Desember.

“Insyaallah semua pembahasan Raperda yang sudah direncanakan akan segera diselesaikan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kota Bogor,” kata Dadang.

Kemudian, melalui fungsi anggaran, Dadang menjabarkan bahwa DPRD Kota Bogor selama masa sidang ketiga tahun 2025 telah melakukan pembahasan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) tahun anggaran 2024 dan kegiatan pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS 2026.

Lebih lanjut, Dadang mengatakan, melalui fungsi pengawasan, DPRD Kota Bogor melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari komisi-komisi dan badan-badan telah melakukan berbagai kegiatan.

Komisi I melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tatanan pemerintahan dan persoalan aset kantor pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta pemantauan terhadap program pemberantasan minuman beralkohol (minol) ilegal bersama Wakil Wali Kota.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Berkomitmen Perhatikan Kesejahteraan dan Kebutuhan Tenaga Pendidik

Komisi II DPRD Kota Bogor, melakukan fokus pengawasan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengusung tema Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Mendorong Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah.

"Perlu kreativitas menemukan potensi PAD dan juga mencegah terjadinya penyerapan anggaran yang kurang maksimal, seperti sektor parkir dan juga aset milik Pemerintah Kota Bogor yang tidak dimanfaatkan," jelas Dadang.

Komisi III DPRD Kota Bogor selama masa sidang ketiga menyoroti perihal pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Hal tersebut berkaitan dengan perencanaan pembangunan, analisis kebijakan, pemantauan dan evaluasi.

"Kami juga turut mengawasi perihal lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang masih menjadi masalah di Kota Bogor dan memakan korban serta isu yang berkaitan dengan masalah transportasi umum," kata Dadang.

Terakhir, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat. Salah satunya adalah penyusunan Perubahan anggaran Tahun 2025 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terhadap Evaluasi Penyaluran Program Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan Tahun 2025 serta melakukan sosialisasi ke semua sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Bogor untuk mendata Penyaluran Program Bantuan Pelunasan Biaya Pendidikan khususnya Penebusan Ijazah Tahun 2025.

“Pelaksanaan waktu satu masa sidang ini bukanlah waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh permasalahan, harapan dan aspirasi masyarakat. Kita sadari bersama kedepan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan semakin berat, untuk itu laporan kinerja Pimpinan DPRD Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025 Masa Jabatan 2024-2029 ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dimasa selanjutnya,” tutupnya.

Laporan Reses

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin menjelaskan bahwa masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat agar dapat ditingkatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

“Pada kesempatan reses, dipergunakan juga oleh Anggota DPRD untuk mensosialisasikan kinerja DPRD selama satu masa sidang, baik kinerja dalam bidang Legislasi, Anggaran, Pengawasan, maupun Kelembagaan DPRD,” kata Zenal.

Berdasarkan hasil rekapitulasi reses dari 50 orang anggota DPRD Kota Bogor, tercatat bahwa untuk Dapil Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur terdapat pengajuan perbaikan saluran air dan turap sebanyak 41 ajuan, perbaikan jalan sebanyak 46 ajuan, pembangunan infrastruktur 53 ajuan, rumah tidak layak huni (RTLH) 12 ajuan dan 80 ajuan lainnya.

Di Dapil Kecamatan Bogor Selatan pengajuan perbaikan saluran air dan turap sebanyak 60 ajuan, perbaikan jalan sebanyak 54 ajuan, pembangunan infrastruktur 63 ajuan, RTLH 13 ajuan dan 119 ajuan lainnya.

Di Kecamatan Bogor Barat pengajuan perbaikan saluran air dan turap sebanyak 46 ajuan, perbaikan jalan sebanyak 66 ajuan, pembangunan infrastruktur 15 ajuan, RTLH 5 ajuan dan 62 ajuan lainnya.

di Kecamatan Tanah Sareal pengajuan perbaikan saluran air dan turap sebanyak 61 ajuan, perbaikan jalan sebanyak 55 ajuan, pembangunan infrastruktur 28 ajuan, RTLH 11 ajuan dan 52 ajuan lainnya.

Terakhir, untuk Dapil Kecamatan Bogor Utara, pengajuan perbaikan saluran air dan turap sebanyak 32 ajuan, perbaikan jalan sebanyak 41 ajuan, pembangunan infrastruktur 52 ajuan, RTLH 5 ajuan dan 99 ajuan lainnya.

“Kami berharap bahwa Kompilasi Hasil Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 ini dapat dijadikan bahan dalam menentukan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor,” tutup Zenal.

Pembukaan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025

Setelah menutup masa sidang ketiga, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy melanjutkan agenda dengan membuka masa sidang kesatu tahun sidang 2025. Rusli menyampaikan dalam masa sidang kesatu, DPRD Kota Bogor akan membahas enam Raperda dan empat pembahasan legislasi lainnya.

Sedangkan untuk bidang penganggaran, DPRD Kota Bogor akan memulai pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026, Raperda APBD 2026 dan evaluasi gubernur tentang APBD 2026

Berkaitan dengan bidang pengawasan, DPRD Kota Bogor akan melakukan Pembahasan Masalah Khusus oleh Alat-Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya, diantaranya melalui Rapat Kerja bersama Mitra Kerja, Peninjauan Lapangan, Hearing / Dialog bersama Tokoh Masyarakat dan penerimaan aspirasi.

“Mengiringi langkah kita di masa sidang kesatu Tahun Sidang 2025 ini dan sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama- sama memanjatkan doa ke khadirat Allah SWT, semoga kegiatan- kegiatan yang akan kita laksanakan ini dimudahkan dan dilancarkan jalan tempuhnya dan berharap semoga menjadi amal kebajikan bagi kita semua serta memberi manfaat bagi Pembangunan Kota Bogor,” pungkasnya.***

DPRD Komitmen Perhatikan Kesejahteraan dan Kebutuhan Tenaga Pendidik, Dorong Penambahan Anggaran

DPRD Kota Bogor mendorong penambahan anggaran di sektor pendidikan.

Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, Rabu (3/9/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi IV fokus melakukan pembahasan terhadap isu kurangnya tenaga pendidik di Kota Bogor, kesejahteraan tenaga pendidik dan program beasiswa anak dari keluarga tidak mampu di sekolah swasta.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana dan diikuti oleh Wakil ketua Komisi IV, Rezky Kartika serta jajaran anggota Komisi IV, Endah Purwanti, Jatirin, Karina Soerbakti dan Tri Riyanto.

Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut, Juhana menyampaikan bahwa DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor sepakat untuk menambah anggaran sebanyak Rp10,3 miliar yang akan dialokasikan untuk penambahan tenaga pendidik dan beasiswa anak dari keluarga tidak mampu di sekolah swasta.

"Kami memastikan anggaran ini masuk ke KUA-PPAS 2026 dan ini merupakan rapat pendalaman. Jadi kami menaikan pagu anggaran tenaga pendidik, sehingga jadi Rp16 miliar," kata Juhanna.

Lebih lanjut, Endah Purwanti menjelaskan bahwa saat ini Kota Bogor membutuhkan tenaga pendidik untuk tingkat SMP sebanyak 208 orang dan SD 794 orang.

Sehingga disiapkan skenario perekrutan untuk tingkat SMP melalui belanja barang dan jasa dan kerjasama dengan berbagai universitas untuk tenaga pendidik di tingkat SD.

"Jadi belanja tenaga pendidik tingkat SMP nanti lewat Eproc dan untuk tingkat SD kerjasama dengan berbagai universitas agar mahasiswa tingkat akhir yang butuh magang bisa mengajar di SD," jelas Endah.

Endah menjabarkan bahwa program yang direncanakan berjalan pada 2026 ini sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.

Nantinya, tenaga pendidikan yang direkrut melalui belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana BOS APBD, akan mendapatkan gaji sebesar Rp3,2 juta dan mendapatkan bantuan pelatihan tenaga pendidik sebesar Rp500 ribu per orang.

"Melalui Perda dan Perwali yang akan diterbitkan nanti, kami ingin memastikan bahwa Kota Bogor ini mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Tidak ada lagi yang namanya guru digaji cuma Rp300 ribu," tegas Endah.

Selain itu, guna memastikan tidak ada lagi persoalan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di 2026, DPRD Kota Bogor bersama Disdik Kota Bogor sepakat menambah 3000 kursi dengan pembagian 1000 kursi untuk sekolah negeri dan 2000 kursi di sekolah swasta.

Program ini dilakukan untuk memastikan jumlah anak di masing-masing rombel berjumlah 40 orang sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat. ***