- Penyebab kelangkaan bukan dari pembatasan kuota impor
- Solusi utama adalah kolaborasi SPBU swasta dengan Pertamina
- Pemerintah akan mengawasi secara ketat distribusi BBM di lapangan
SuaraBogor.id - Pemandangan antrean atau papan BBM Habis di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mulai meresahkan warga.
Menjawab kekhawatiran ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara dengan solusi tegas: SPBU swasta yang kekurangan pasokan diminta segera berkolaborasi dengan Pertamina.
Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan bahan bakar di masyarakat tidak terganggu dan mencegah potensi kelangkaan yang lebih luas.
Menurut Bahlil, intervensi negara dalam hal ini adalah sebuah keharusan.
"Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara, supaya semuanya baik," katanya, dilansir dari Antara.
Di tengah isu kelangkaan, muncul spekulasi bahwa penyebabnya adalah pembatasan kuota impor BBM oleh pemerintah.
Namun, Bahlil dengan cepat menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah justru telah proaktif menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen di tahun ini.
Langkah ini, menurutnya, seharusnya sudah cukup untuk menjadi bantalan pasokan dan mencegah terjadinya kekurangan.
“Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1 juta 100 kiloliter. Jadi, sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” ujar Bahlil.
Baca Juga: Bukan Jaga Malam Biasa: Siskamling Canggih di Bogor Ini Jadi Percontohan, Apa Rahasianya?
Dengan pernyataan ini, pemerintah seolah menegaskan bahwa masalah kelangkaan bukan berada di sisi regulasi kuota, melainkan kemungkinan pada manajemen pasokan di tingkat operator SPBU swasta itu sendiri.
Untuk memastikan solusi berjalan efektif, Bahlil tidak hanya sekadar mengeluarkan imbauan.
Ia mengungkapkan telah memimpin langsung rapat bersama jajaran Pertamina dan membentuk tim khusus. Tugas utama tim ini adalah mengawasi secara ketat perkembangan distribusi BBM di lapangan.
Pemerintah berjanji akan terus memantau situasi, termasuk mengantisipasi potensi dampak turunan seperti masalah pada tenaga kerja di SPBU terkait.
Kolaborasi dengan Pertamina dianggap sebagai jalan keluar paling cepat dan strategis untuk mengatasi kekurangan pasokan di sejumlah SPBU swasta.
Bagi masyarakat, pesan utamanya jelas pemerintah menjamin ketersediaan BBM melalui peran sentral Pertamina sebagai BUMN energi, sementara operator swasta didorong untuk lebih adaptif dan kooperatif demi kelancaran pelayanan publik.
Berita Terkait
-
Bukan Jaga Malam Biasa: Siskamling Canggih di Bogor Ini Jadi Percontohan, Apa Rahasianya?
-
Bolos 6 Bulan, Desy Yanthi Utami Masih Ditransfer Gaji dan Tunjangan dari DPRD Kota Bogor
-
Desy Yanthi Utami Anggota DPRD Bogor Bolos 6 Bulan Alasan Sakit, Hartanya Rp2,6 M, Ada Video Liburan
-
Miris, Dikerubungi Lalat di Pinggir Kali Puncak, Bayi Perempuan Ini Bertahan Hidup
-
Dibakar Hidup-Hidup! Tragedi Mengerikan yang Terungkap dari Rekaman CCTV Sebuah Ruko di Ciangsana
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
1.402 Mahasiswa Baru UIKA Bogor Resmi Dilantik, Wakil Bupati Beri Kejutan Dua Laptop
-
DPRD Kota Bogor Dorong Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2026
-
IPB University dan BRIN Luncurkan Innobridge, Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung