- Kekuasaan Kepala Desa Tumbang Akibat Tekanan Warga
- BPD Bertindak Berdasarkan Aspirasi Rakyat
- Proses Penonaktifan Belum Final dan Masih Akan Dikawal
SuaraBogor.id - Suasana di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas pada Selasa (16/9).
Puncak dari akumulasi kekecewaan warga akhirnya meledak dalam sebuah aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut satu hal Kepala Desa (Kades) Firman Riansyah harus turun dari jabatannya.
Tekanan massa yang begitu kuat akhirnya membuahkan hasil. Setelah melalui proses yang alot, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Kulur secara resmi mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Firman Riansyah dari posisinya sebagai orang nomor satu di desa tersebut.
Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, ratusan warga tumpah ruah di depan kantor desa, membawa spanduk dan menyuarakan aspirasi mereka.
Mereka menuding sang kades sudah tidak lagi sejalan dengan kehendak masyarakat yang dipimpinnya.
Di hadapan massa, Ketua BPD Bojong Kulur, Yayat Supriatna, membacakan keputusan final dari lembaga yang berfungsi sebagai parlemen desa tersebut.
Dengan suara tegas, ia menyatakan bahwa BPD telah menyerap aspirasi warga dan mengambil langkah konkret.
“Dengan ini kami BPD Bojong Kulur, secara kolektif kolegial menyepakati untuk menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Bupati Bogor, yaitu untuk menonaktifkan Kepala Desa Bojong Kulur yaitu Firman Riansyah,” kata Yayat Supriatna, Selasa (16/9).
Yayat menegaskan bahwa keputusan ini ditandatangani oleh delapan anggota BPD, menunjukkan soliditas lembaga dalam merespons tuntutan warga.
Baca Juga: Dibakar Hidup-Hidup! Tragedi Mengerikan yang Terungkap dari Rekaman CCTV Sebuah Ruko di Ciangsana
Rekomendasi ini kini secara resmi akan dilayangkan ke meja Bupati Bogor, Rudy Susmanto, sebagai pemegang otoritas tertinggi di pemerintahan kabupaten.
"Demikian kami sampaikan untuk mendapat pertimbangan Bapak Bupati Bogor demi terciptanya kondisi masyarakat Desa Bojong Kulur yang damai dan aman, ditandatangani oleh delapan anggota BPD,” jelasnya.
Apa yang sebenarnya memicu amuk massa ini? Koordinator aksi demonstrasi, Ahmad Fauzi, menjelaskan bahwa gerakan ini adalah muara dari berbagai kegelisahan yang sudah lama dirasakan warga.
Menurutnya, ada serangkaian kebijakan dan sikap Kades Firman Riansyah yang dinilai merugikan dan tidak aspiratif.
"Aksi itu merupakan kegelisahan-kegelisahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Firman Riansyah," ujar Fauzi.
Beberapa isu yang menjadi pemicu utama, menurut informasi yang dihimpun, antara lain:
Tag
Berita Terkait
-
Dibakar Hidup-Hidup! Tragedi Mengerikan yang Terungkap dari Rekaman CCTV Sebuah Ruko di Ciangsana
-
Kisah Tragis di Balik Dinding Ruko Pecel Lele, Mengapa Remaja 16 Tahun Tega Habisi Keluarganya?
-
Warisan Pecel Lele Berujung Maut di Tangan Cucu
-
Hadapi Potensi Kerawanan, Bupati Bogor Hidupkan Lagi Siskamling dengan Wajah Baru
-
10 Fakta Mengejutkan di Balik Kasus Cucu Bakar Nenek dan Paman di Bogor
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- 25 Ribu Penerima Bansos di Sulsel Terindikasi Judol
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Khofifah dan Emil Hadiri Pameran Tunggal Lukisan SBY, Apresiasi Karya Presiden ke-6 RI
- Titik Terang Kabar Pernikahan Andre Taulany dan Amanda Rigby, KUA: Surat Rekomendasi Sudah Masuk
Pilihan
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
Terkini
-
1.402 Mahasiswa Baru UIKA Bogor Resmi Dilantik, Wakil Bupati Beri Kejutan Dua Laptop
-
DPRD Kota Bogor Dorong Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2026
-
IPB University dan BRIN Luncurkan Innobridge, Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung