Ironi di Perbatasan Jabar - Banten: Warga Tertibkan Truk, Kadishub Bogor Ancam Lapor Polisi

SuaraBogor.id - Sebuah pernyataan kontroversial datang dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Bayu Rahmanto, yang memicu kemarahan publik.

Alih-alih mengapresiasi atau mendukung warganya yang proaktif menertibkan truk tambang ilegal, ia justru mengancam akan melaporkan warga Banten (Tangerang) tersebut ke polisi.

Ancaman ini adalah buntut dari insiden di mana sejumlah warga menegur petugas Dishub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang beristirahat, sementara warga berjibaku di jalanan menghalau truk-truk yang melanggar jam operasional di perbatasan Legok-Parungpanjang.

Kronologi Teguran yang Berbuntut Ancaman Polisi

Insiden ini terjadi saat warga Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, melakukan aksi spontan menghadang puluhan truk tambang yang nekat beroperasi di siang hari, melanggar Perbup tentang jam operasional.

Di tengah kekacauan dan upaya warga memutarbalikkan paksa truk-truk tersebut, mereka melihat sejumlah petugas Dishub Kabupaten Bogor yang berada tak jauh dari lokasi justru sedang beristirahat dengan tenang.

Merasa tidak ada dukungan dari aparat yang seharusnya bertugas, warga pun meluapkan kekecewaan mereka dengan menegur para petugas tersebut. Video amatir yang merekam momen ini pun beredar luas.

Menanggapi insiden ini, Kadishub Kabupaten Bogor, Bayu Rahmanto, memberikan pembelaan yang justru menyulut kontroversi lebih besar. Menurutnya, anggotanya saat itu memiliki hak untuk beristirahat.

"Itu kan lagi jam istirahat anak-anak, ada yang lagi solat ada yang lagi mau makan. (Diserang?) iya dia merasa dengan adanya truk itu jadi macet," kata Bayu Rahmanto, Selasa (16/9).

Baca Juga: Didemo Ratusan Warga, Ini 5 Fakta Penting Dibalik Lengsernya Kades Bojong Kulur

Alih-alih melihat teguran warga sebagai bentuk kritik membangun atau aspirasi, Bayu justru menganggapnya sebagai sebuah "serangan". Puncaknya, ia menyatakan akan mengambil langkah hukum terhadap warga yang melakukan peneguran tersebut.

"yang jelas lapor polisi lah, ke pihak kepolisian untuk bisa menindaklanjuti itu kejadian tadi," tegasnya.

Sikap Kadishub Bogor ini dinilai oleh banyak pihak sebagai sebuah blunder komunikasi fatal dan cerminan arogansi seorang pejabat publik. Logika yang terbangun di publik menjadi terbalik:

• Warga Menegakkan peraturan daerah (Perbup) yang dilanggar.
• Petugas Dishub Aparat yang seharusnya menegakkan aturan, justru terlihat pasif.

Kepala Dinas Pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas penegakan aturan, justru akan mempolisikan warga yang mencoba mengisi kekosongan peran aparatnya.

Respons ini mengabaikan akar masalah yang sebenarnya, yaitu kegagalan Dishub dalam menertibkan truk tambang yang sudah bertahun-tahun meresahkan dan membahayakan nyawa warga di jalur neraka Legok-Parungpanjang.

Pernyataan ini seolah mengirim pesan bahwa aparat lebih memilih melindungi kenyamanan anggotanya daripada melayani dan melindungi kepentingan publik yang lebih luas.