- Proses Penonaktifan Belum Final dan Masih Akan Dikawal
- BPD Bertindak Berdasarkan Aspirasi Rakyat
- Kekuasaan Kepala Desa Tumbang Akibat Tekanan Warga
SuaraBogor.id - Tumbangnya seorang pemimpin jarang terjadi dalam semalam. Begitu pula yang terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Aksi demonstrasi ratusan warga yang berujung pada penonaktifan Kepala Desa Firman Riansyah oleh BPD pada Selasa (16/9) bukanlah kejadian tiba-tiba, melainkan puncak dari gunung es kekecewaan yang telah lama terpendam.
Di permukaan, narasi yang terlihat adalah massa yang marah. Namun, jika digali lebih dalam, ada akar pahit dari serangkaian kebijakan dan sikap yang dianggap kontroversial, yang akhirnya menyulut api mosi tidak percaya dari warganya sendiri.
Koordinator aksi, Ahmad Fauzi, menyebut gerakan ini sebagai luapan dari kegelisahan kolektif.
"Aksi itu merupakan kegelisahan-kegelisahan masyarakat atas kebijakan-kebijakan Firman Riansyah," ujar Fauzi.
Lantas, "kegelisahan" dan "kebijakan" seperti apa yang menjadi biang keladinya?
1. Tembok Komunikasi dan Aspirasi yang Buntu
Sumber utama dari kekecewaan warga adalah perasaan tidak didengar. Menurut berbagai sumber di lapangan, banyak keluhan dan aspirasi warga—mulai dari masalah infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, hingga isu sosial lainnya—yang disampaikan kepada pemerintah desa namun seolah membentur tembok.
Keluhan Diabaikan
Baca Juga: Kekuasaan Tumbang di Bojong Kulur: Didemo Ratusan Warga, Kepala Desa Firman Akhirnya Dinonaktifkan
Warga merasa laporan mereka seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius.
Dialog Satu Arah
Musyawarah atau pertemuan desa dinilai lebih bersifat formalitas, bukan sebagai forum untuk menyerap aspirasi secara tulus.
Ketika saluran komunikasi formal tersumbat, warga akhirnya memilih saluran komunikasi yang paling keras dan efektif: jalanan.
2. Dugaan Kurangnya Transparansi dalam Kebijakan
Isu sensitif di tingkat desa seringkali berkisar pada pengelolaan sumber daya dan anggaran. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kebijakan kontroversial seringkali beririsan dengan masalah transparansi, terutama terkait;
Tag
Berita Terkait
-
Kekuasaan Tumbang di Bojong Kulur: Didemo Ratusan Warga, Kepala Desa Firman Akhirnya Dinonaktifkan
-
4 Fakta Panas Sengketa Masjid Bogor, Punya Izin Resmi Tapi Tetap Disegel
-
Mengurai Benang Kusut Konflik Masjid di Bogor
-
Status Konflik Pembangunan Masjid di Bogor Diperpanjang Tanpa Batas Waktu, Mediasi Jadi Jalan Buntu?
-
Misteri Absensi Berbulan-bulan Terjawa, Anggota DPRD Bogor Desy Yanthi Ternyata Hamil Risiko Tinggi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Abaikan Demo, Kades Bojong Kulur Tetapkan Satu Syarat Mundur: Perintah Langsung dari Bupati
-
Dituduh Hoaks dan Tak Berdasar, Kades Bojong Kulur: Saya Khawatir Dianggap Benar
-
Dilengserkan BPD, Kades Bojong Kulur Melawan: Saya Tidak Akan Mundur, Ini Bukan Aturan Hukumnya
-
Ironi di Perbatasan Jabar - Banten: Warga Tertibkan Truk, Kadishub Bogor Ancam Lapor Polisi
-
Didemo Ratusan Warga, Ini 5 Fakta Penting Dibalik Lengsernya Kades Bojong Kulur