Bogor Kehilangan Rp623 Miliar Dana Pusat, Proyek Rp1,5 Miliar Desa Siap-siap Disunat?

SuaraBogor.id - Kabupaten Bogor dihadapkan pada tantangan fiskal yang signifikan menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp623 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Situasi ini menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melakukan penyesuaian besar-besaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, mengungkapkan bahwa pemangkasan dana ini akan berdampak pada restrukturisasi APBD 2026 dengan penyesuaian program-program yang telah direncanakan.

"Hitungannya nanti akan pendapatan kita itu akan berkurang dari Rp623 (miliar), hitungannya nanti akan ada struktur anggaran kita sedikit berbeda," kata Ajat pada Senin (20/10/2025).

Meski menghadapi pengurangan anggaran yang cukup besar, Sekda Ajat Rochmat Jatnika menegaskan bahwa Pemkab Bogor tetap berkomitmen penuh pada beberapa program prioritas yang digariskan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Sektor kesehatan dan pendidikan menjadi dua pilar utama yang dipastikan tidak akan mengalami perubahan mendasar.

Salah satu janji utama Bupati Rudy Susmanto adalah Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, yang menjadi komitmen tak tergoyahkan.
"UHC itu menjadi prioritas, UHC 100% itu sudah janji Pak Bupati, itu yang menjadi prioritas kita walaupun dana transfer kita berkurang, tapi itu menjadi prioritas kita," jelas Ajat.

Selain itu, sektor pendidikan dan pembangunan desa juga tetap menjadi fokus utama.

"Kita tetap menginginkan adanya perbaikan di kesehatan, pendidikan, dan pembangunan desa juga di kedepankan," tambahnya.

Baca Juga: Buruan Serbu! Link DANA Kaget Spesial 20 Oktober 2025: Siapa Cepat, Saldo Gratis Langsung Cair

Di sisi lain, salah satu program unggulan yang kini tengah menjadi bahan komunikasi dan kajian internal Pemkab Bogor adalah program bantuan keuangan Rp1,5 miliar per desa yang direncanakan untuk tahun 2026 mendatang.

Sekda Ajat Rochmat Jatnika mengakui bahwa program ini akan memakan banyak anggaran jika seluruh desa diberikan alokasi Rp1,5 miliar, apalagi di tengah kondisi pengurangan dana transfer pusat.

"Kita harus mendapat persetujuan dari DPRD, tapi program itu tetap ada, apakah itu Rp1,5 miliar atau Rp1 miliar, kalau memang sangat turunnya cukup banyak," tutup Ajat.

Diskusi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menjadi krusial dalam menentukan besaran final bantuan keuangan ini.

Fleksibilitas dalam penentuan alokasi per desa ini kata Ajat diharapkan dapat menjadi jalan tengah untuk tetap mendukung pembangunan desa tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Kontributor : Egi Abdul Mugni