Sengketa Lahan 'Panas' Meneror Dekat Rumah Presiden, 5 Tuntutan Warga Bogor Jadi Tamparan Keras BPN

SuaraBogor.id - Kasus sengketa lahan senilai Rp80,5 miliar di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, yang disebut-sebut tak jauh dari kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, memicu gelombang protes.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda LIRA Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor pada Senin (20/10/2025), menyuarakan kekecewaan dan tuntutan tegas terhadap penanganan pertanahan yang dianggap semrawut.

Ketua Umum Pemuda LIRA Bogor, M. Iqbal Al Afghany menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kritik dan kekecewaan terhadap tata kelola pertanahan di Kabupaten Bogor.

Ia mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk benar-benar serius dalam memberantas mafia tanah, terutama di momen satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Jadikan momen satu tahun Prabowo ini sebagai ajang memberantas mafia tanah di Indonesia, apalagi kejadian kali ini berada di Kabupaten Bogor, tak jauh dari kediaman Presiden Prabowo," tuturnya.

Kasus sengketa ini berawal dari kejanggalan pada tahun 2025, di mana lahan seluas 23 ribu meter persegi milik warga yang sebelumnya dinyatakan bersih dan bahkan sudah dipecah sertifikatnya pada 2019, tiba-tiba bermasalah dan tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Arta Paraguna yang statusnya sudah mati.

Yang lebih mencurigakan, warkah tanah milik korban diduga diblokir internal oleh oknum petugas BPN Kabupaten Bogor atas perintah atasan, dengan ancaman pemecatan jika tidak dilaksanakan.

Melihat kondisi ini, Pemuda LIRA Bogor merumuskan lima tuntutan utama yang diserukan dalam aksi demonstrasi mereka:

5 Tuntutan Aksi Pemuda LIRA Bogor Terkait Sengketa Lahan Cikeas:

Baca Juga: Sorotan Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kasus Mafia Tanah Rp80,5 M Mencuat di 'Halaman Belakang' Presiden

1. Usut Tuntas Mafia Tanah di Halaman Rumah Prabowo!

Pemuda LIRA menuntut agar seluruh pelaku dan oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah ditindak tegas tanpa pandang bulu, terutama kasus yang terjadi di area strategis dekat kediaman Presiden.

2. Berangus Mafia Tanah di Tubuh ATR/BPN!

Mereka mendesak adanya bersih-bersih total di lingkungan ATR/BPN Kabupaten Bogor dari oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.

3. Segera Selesaikan Kasus Sengketa Lahan di Kabupaten Bogor!

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus hadir memberikan keadilan bagi rakyat yang telah menjadi korban perampasan tanah dan memastikan hak-hak mereka dipulihkan.