Publik Tuntut Transparansi Terkait Karut Marut Pengadaan Sarana Pendidikan

SuaraBogor.id - Sebuah alarm bahaya berbunyi di sektor pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Tengah. Proyek strategis nasional, yaitu pembangunan Sekolah Rakyat dan RS Pendidikan Universitas Tadulako (Untad), kini diwarnai rangkaian kejanggalan serius yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi daerah dan masyarakat.

Koordinator Forum Pemuda Kaili Sulawesi Tengah, Mohammad Raslin mengatakan, proses tender yang tidak transparan dan pembatalan lelang yang mendadak memicu desakan dari berbagai pihak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah segera turun tangan memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka.

Kasus pertama yang menjadi sorotan adalah pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program strategis nasional yang pelaksanaan fisiknya berada di bawah satuan kerja Kementerian PU (BPPW).

Kejanggalan muncul ketika proses tender yang sudah berjalan hingga tahap akhir evaluasi tiba-tiba dibatalkan melalui surat Satker (BPBPK/BPPW).

"Yang lebih aneh lagi, proses tender kemudian diulang dengan metode tender cepat, sebuah metode yang dinilai tidak sejalan dengan kompleksitas pekerjaan konstruksi," katanya kepada wartawan di Bogor, Rabu (15/4/2026).

Lanjut dia, tindakan ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel, tetapi juga secara langsung merugikan penyedia jasa yang telah mengikuti proses secara penuh, mengeluarkan waktu dan biaya untuk persiapan tender.

"Di sisi lain, proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Universitas Tadulako menghadapi masalah yang tak kalah serius. Paket ini mengalami pembatalan lelang dan kini berpotensi tidak lagi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2026. Jika ini terjadi, maka Sulawesi Tengah berisiko kehilangan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat strategis," jelasnya.

Kehilangan anggaran untuk RS Pendidikan Untad bukan sekadar keterlambatan proyek. Menurut dia hal ini adalah potensi kehilangan manfaat pembangunan secara langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah.

Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM dan layanan kesehatan di provinsi tersebut.

Baca Juga: Latihan 2.2 Matematika Kelas 6, Begini Cara Bijak Orang Tua Gunakan Kunci Jawaban

"Anggaran yang berkurang, proyek strategis yang terhenti, dan kepercayaan pelaku usaha terhadap proses pengadaan yang terganggu, semuanya mengarah pada satu kesimpulan adanya masalah serius dalam tata kelola pengadaan oleh Satker dan proses yang melibatkan BP2JK," sambungnya.

Dia menambahkan, kondisi ini tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan terbuka. Kerugian bukan hanya berupa materi, tetapi juga hilangnya kesempatan pembangunan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Melihat urgensi dan dampak dari kejanggalan ini, desakan untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menjadi sangat kuat.

"Kami mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk Satker (BPPW/BPBPK), BP2JK, dan pihak pengawas internal," tegasnya.