Sempat Cemas, Gaji PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bogor Akhirnya 'Running', Ini Jadwal Pencairannya

SuaraBogor.id - Akhir bulan Januari 2026 sempat menjadi momen yang mencemaskan bagi ribuan tenaga pendidik di Bumi Tegar Beriman.

Sebanyak 3.600 guru dengan status Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bogor dilaporkan belum menerima gaji bulanan mereka.

Kekhawatiran ini wajar, mengingat kebutuhan hidup yang terus berjalan di awal tahun.

Namun, angin segar akhirnya berhembus. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan klarifikasi sekaligus jaminan bahwa hak para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut tidak akan hilang, melainkan sedang dalam proses administrasi yang padat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, meminta para guru untuk tetap tenang.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan prosedur birokrasi yang harus ditempuh sesuai regulasi terbaru.

“Sekarang posisinya sudah ada di keuangan, dan memang aturan dari Pemerintah itu sistem kerja dulu baru gajian dan itu sudah sesuai aturan,” kata Rameni, Rabu (28/1/2026).

Pernyataan ini meluruskan persepsi bahwa sistem penggajian PPPK Paruh Waktu sedikit berbeda dengan ASN konvensional di masa lalu.

Rameni juga membeberkan besaran nominal yang akan diterima, yang disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan.

Baca Juga: Pak Suderajat Kini Punya Lapak Khusus di CFD Cibinong, Yuk Serbu Dagangannya di Spot Nomor 5!

“Kurang lebih 3.600an pppk paruh waktu, dan pengajuan ya SBU atau sesuai jenjang pendidikan, kalau S1 Rp2,5 juta/bulan dan memang tiap daerah itu berbeda,” lanjutnya.

Angka Rp2,5 juta ini menjadi standar bagi lulusan Sarjana di Kabupaten Bogor.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, memberikan transparansi mengenai situasi kas daerah. Ternyata, pencairan gaji guru dilakukan berbarengan dengan pelunasan kewajiban daerah yang cukup fantastis.

Pemerintah daerah harus membagi fokus antara membayar gaji rutin dengan pembayaran utang kegiatan tahun 2025 yang nilainya mencapai Rp344 miliar.

"Karena sekaligus membayar gaji membayar PPPK paruh waktu dan jadwalnya padet. Jadi memang berbarengan pembayaran gajih pembayaran PPPK paruh waktu juga pembayaran hutang," jelas Achmad Wildan.

Kabar baiknya, proses pencairan sudah dimulai (running). Wildan memastikan bahwa keran anggaran sudah dibuka mulai pekan ini dan ditargetkan rampung selambatnya awal Februari 2026. Tidak ada lagi alasan penundaan lebih lama.