- Presiden Prabowo Subianto menerbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA di Jakarta pada 20 Mei 2026 untuk meningkatkan devisa.
- Regulasi ini bertujuan memastikan nilai tambah komoditas tetap di dalam negeri serta memperkuat pengawasan ekspor nasional secara menyeluruh.
- Pakar IPB menyarankan pemerintah menyiapkan infrastruktur industri dan sistem digital secara matang sebelum mengimplementasikan aturan tersebut secara penuh.
SuaraBogor.id - Langkah besar diambil pemerintah dalam memperketat pengawasan sumber daya alam melalui pengumuman Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).
Menanggapi hal tersebut, Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengingatkan bahwa keberhasilan regulasi baru ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur industri di lapangan.
Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, Sudarsono Soedomo, menekankan bahwa implementasi aturan ini, terutama pada sektor andalan seperti sawit, tidak bisa dilakukan secara instan tanpa persiapan teknis yang matang.
Penerbitan PP Tata Kelola Ekspor SDA ini sebelumnya telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Regulasi ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk memastikan nilai tambah komoditas tetap berada di dalam negeri dan meningkatkan devisa negara.
Namun, menurut Sudarsono, besarnya skala perubahan dalam tata kelola ekspor menuntut sinergi yang luar biasa antar-lembaga dan kesiapan dari pelaku usaha.
“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” ujar Sudarsono
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.
“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.
Baca Juga: Mengabdi 17 Tahun Jadi Sekdes, Sukanar Resmi Dipromosikan Rudy Susmanto di Kecamatan Nanggung
Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.
“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.
Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.
Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.
“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.
Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.
Berita Terkait
-
Mengabdi 17 Tahun Jadi Sekdes, Sukanar Resmi Dipromosikan Rudy Susmanto di Kecamatan Nanggung
-
Ini Daftar Camat dan Lurah Baru yang Dilantik di Pendopo Bupati Bogor
-
Melahirkan Atlet Kelas Dunia, Kawasan Candali Bogor Bakal Dilengkapi Sekolah SD Hingga Universitas
-
Catat Lokasinya! Ini Daftar Gang di Citayam, Bojonggede dan Cilebut yang Perlintasan Liarnya Ditutup
-
Detik-detik Menegangkan! Video Dashcam Motor Terjatuh Saat Salip Truk Alat Berat di Summarecon Bogor
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Polisi Bongkar TPPO Berkedok Perekrutan ART ke Arab Saudi, Dua Orang Ditangkap
-
Rumah di Kawasan Kafe Milik Mantan Kapolres Bogor Digeledah Bareskrim, Diduga Jadi Posko Makar
-
Diiming-imingi Kerja Jadi Sopir hingga Petani, 22 Pria Nyaris Dijadikan Tentara Bayaran di Rusia
-
Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul
-
Wisata Baru di Puncak Bogor, EIGER Nature Tawarkan Petualangan Hutan Pinus hingga Jembatan Gantung