Hitung Kebutuhan Warga Sejak Lahir, Kemendukbangga Luncurkan Peta Jalan Kependudukan Presisi

SuaraBogor.id - Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan kunci utama untuk menjamin kesejahteraan warga negara Indonesia secara presisi.

Program ini dirancang untuk memastikan setiap individu mendapatkan haknya, mulai dari urusan gizi di hulu hingga jaminan hari tua di hilir.

Sekretaris Utama Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menjelaskan bahwa PJPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kalkulatif untuk memprediksi kebutuhan publik di masa depan.

Dalam forum penajaman PJPK yang berlangsung di HARRIS Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Prof. Budi menekankan pentingnya melatih skill perencana di daerah.

Tujuannya adalah agar setiap angka kelahiran diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan sosial.

"Tidak boleh ada kelahiran warga negara yang tidak diantisipasi. PJPK menghitung secara kalkulatif dan presisi; jika ada bayi lahir sekian, maka rentetan kebutuhan mulai dari penanganan stunting, Makan Bergizi Gratis (MBG), PAUD, jumlah Puskesmas, hingga perlindungan ketenagakerjaan sudah harus terhitung semua," tegas Prof. Budi, Selasa (13/7/2026).

Visi besar dari program ini adalah menghilangkan kondisi di mana warga negara kebingungan untuk sekadar berobat, mencari pekerjaan, atau memberikan makan bagi keluarganya.

Saat ini, terdapat 15 kabupaten/kota yang telah menyusun PJPK secara paripurna dan dijadikan pilot project nasional. Ke-15 daerah ini akan menjadi bukti nyata (evidence) bahwa tata kelola kependudukan yang konsisten akan menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDB per kapita yang lebih tinggi.

Untuk memperkaya kualitas kebijakan di daerah, Kemendukbangga melibatkan 13 kementerian dan lembaga sebagai narasumber teknis.

Baca Juga: Suhu Panas Picu Lonjakan Api, Damkar Kabupaten Bogor Ajak Warga Saling Tegur dan Waspada

"Misalnya, jika di suatu daerah angka pengangguran tinggi, Kementerian Ekonomi Kreatif akan memberikan masukan tentang ekosistem industri kreatif. Kami melakukan coaching agar daerah mampu menghitung berapa investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai," tambah Prof. Budi.

Sebagai upaya menjamin akuntabilitas program, Kemendukbangga menjalin konvergensi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Langkah ini diambil untuk memantau angka capaian serta melakukan evaluasi berkala guna melihat diferensiasi atau perbedaan kemajuan antara daerah percontohan dengan daerah lainnya.

"BPS akan memantau angka-angka capaian ini. Kita ingin melihat hasil nyata di lapangan melalui sinkronisasi data yang transparan," ujarnya.

Terkait dukungan finansial bagi pemerintah daerah, Prof. Budi memastikan bahwa dana Bantuan Operasional KB (BOKB) telah terdistribusi pada tahun anggaran 2026.

Untuk tahun 2027, Kemendukbangga berupaya mempertahankan alokasi BOKB bagi daerah percontohan guna mendorong keberlanjutan operasionalisasi PJPK.