Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah

SuaraBogor.id - Menyikapi langkah penyidikan yang tengah dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Bupati Rudy Susmanto mengimbau warga masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri dari spekulasi yang belum jelas muaranya.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Rudy pada Senin (31/8/2026). Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberi ruang penuh bagi lembaga antirasuah tersebut bekerja secara profesional.

"Janganlah membuat suasana menjadi agak gaduh, dengan beberapa pemberitaan-pemberitaan yang mungkin belum tentu kebenarannya," ujar Rudy dilansir dari Antara.

Ia menegaskan Pemkab Bogor menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi.

"Tahapan hukum kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan tentunya apa pun nanti hasilnya, kita adalah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Menurut Rudy, KPK secara terbuka menyampaikan perkembangan proses penyidikan di lingkungan Pemkab Bogor.

Ia mengatakan proses tersebut telah menyentuh sejumlah perangkat daerah, antara lain Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan.

Rudy tidak menutup kemungkinan penyidik KPK mendatangi kantor atau memeriksa pihak lain sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

"Supaya langkah-langkah yang diambil ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Baca Juga: Hormati Penyidikan KPK, Bupati Bogor Tegaskan Pelayanan Tetap 'Gas Terus' 100 Persen

Rudy mengajak masyarakat menunggu perkembangan resmi dari KPK dan tidak membangun opini sendiri mengenai proses hukum yang masih berlangsung.

Pemkab Bogor, kata dia, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sekaligus menghormati kewenangan KPK dalam menangani perkara tersebut.

KPK pada Senin memanggil sejumlah pejabat Bappenda Kabupaten Bogor sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan uang oleh penyelenggara negara yang diduga bersumber dari pemotongan upah pungut.

Tiga pejabat yang dipanggil yakni Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi, seorang aparatur sipil negara (ASN) Bappenda berinisial GS, serta Kepala Subbagian Keuangan Bappenda berinisial RS.

KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor pada Kamis (27/8), kemudian di kantor Dinas Pendidikan pada Jumat (28/8).

Selain dugaan penerimaan uang dari pemotongan upah pungut, KPK tengah menyidik dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.