Hormati Penyidikan KPK, Bupati Bogor Tegaskan Pelayanan Tetap 'Gas Terus' 100 Persen

SuaraBogor.id - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa seluruh program pembangunan dan layanan masyarakat di Kabupaten Bogor dipastikan tetap berjalan normal 100 persen, meski proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berlangsung.

"Pada saat proses ini berjalan, kami pastikan pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh terganggu. Semua harus berjalan normal," ujar Rudy Susmanto, Senin (31/8/2026).

Ia menegaskan Pemkab Bogor menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun.

Menurut Rudy, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen sehingga pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk, patuh terhadap segala kebijakan, segala langkah-langkah yang hari ini sedang ditempuh oleh aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.

Rudy mengakui proses hukum tersebut sempat menimbulkan keraguan di sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengambil langkah.

Terlebih, menurut dia, proses KPK telah menyentuh sejumlah perangkat daerah, mulai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hingga Dinas Pendidikan.

Namun, Rudy meminta jajarannya tidak menjadikan situasi tersebut sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program yang telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

Terlebih, Pemkab Bogor hanya memiliki waktu sekitar empat bulan hingga akhir tahun untuk menyelesaikan berbagai agenda pembangunan.

Baca Juga: KPK Periksa Pejabat Bogor Terkait Dugaan Kasus Korupsi

“Masyarakat menunggu langkah kita, masyarakat menunggu kiprah kita. Infrastruktur, program-program yang sudah teranggarkan dalam postur APBD tahun anggaran 2026, pastikan semuanya berjalan,” kata Rudy.

Ia menekankan seluruh program harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan dasar lainnya.

Ketika ditanya apakah Pemkab Bogor akan tetap “gas” menjalankan pembangunan di tengah proses hukum tersebut, Rudy menegaskan pemerintah daerah tidak akan menghentikan agenda yang telah direncanakan.

“Tetap gas terus,” ujarnya.

Rudy menyebut Kabupaten Bogor masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan, mulai dari jalan dan sekolah rusak, rumah tidak layak huni hingga kemiskinan.

Ia menargetkan persoalan jalan dan sekolah rusak dapat dituntaskan secara bertahap pada 2027-2028, sebelum memasuki masa menjelang tahun politik 2029.