Ia juga mengaku, mendapatkan informasi dari warga dan Kepala Desa Kuta pada 2017 silam, bahwa ada mengaku dari pihak kepolisian agar membuatkan surat laporan kaitan berdirinya Ponpes Agrokultural Markaz Syariat yang merampas tanah milik negara.
"Tahun 2017 PTPN didatangi oleh oknum yang mengaku dari Polda. Mereka meminta supaya PTPN ini membuat laporan, seolah-olah kami di sini rampas tanah. Pihak PTPN sendiri bicara ke kami dan tidak mau, Markaz Syariat itu tidak merampas karena mereka menggarap kata PTPN. Beberapa warga di Pakancilan juga dipaksa bikin laporan atau jadi saksi, seolah-olah saya ini merampas tanah mereka, saya juga dapatkan laporan ini langsung dari lurahnya saat ini,” ujarnya.
"Saya katakan di sini ke negara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah lah, tidak usah bikin gaduh. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh, pesantren ini untuk mendidik umat," pungkas Habib Rizieq.
Informasi yang didapat, perintah pengosongan lahan pesantren tersebut dilayangkan melalui surat somasi pertama dan terakhir berkop PTPN VIII dengan nomor SB/11/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.
Baca Juga:Ponpesnya di Megamendung Disomasi, Rizieq ke Negara: Gak Usah Bikin Gaduh
