SuaraBogor.id - Pengamat politik Rocky Gerung, turut mengomentari Presiden Joko Widodo (Jokowi) foto bareng buzzer politik atau sering disebut pegiat media sosial. Rocky Gerung menilai itu semacam peternakan politik.
Baru-baru ini, Jokowi foto bareng buzzer politik, itu hebohkan media sosial. terlihat pada foto tersebut ada Abu Janda, Denny Siregar, dan Eko Kuntadhi.
"Saya mau lihat bahwa yang digambarkan semacam peternakan politik, karena berjajar di situ ternak. Jadi ada peternakan buzzer dan wajah-wajah di belakang Presiden, Moeldoko, segala macam, itu wajah yang terlihat feodalistik," katanya, dikutip Suarabogor.id grup Suara.com, Senin (15/2/2021).
Rocky Gerung menyebut buzzer adalah budak politik istana. Hal itu dia sampaikan lewat video berjudul "Buzzer Otu Perbudakan Modern Politik Istana" yang tayang dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga:Mahfud MD Ungkit Laporan JK, Jokowi Ngaku Minta Dikritik Cuma Basa-basi?
"Ini (foto Jokowi dan Abu Janda cs) kan bagian jejak digital, walaupun istana membantah itu sebelum Pilpres 2019, tapi tetap saja persepsi yang muncul di benak publik ada hubungannya," ujar Hersubeno Arief mengawali pembahasan seperti dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).
Rocky Gerung menimpali dengan menggambarkan foto Jokowi dan Abu Janda itu bak peternakan politik. Kata dia, orang-orang dalam foto terlihat feodalistik.
"Nah ini yang saya sebut perbudakan. Buzzer itu perbudakan politik. Foto itu foto para budak politik yang bersembunyi tapi ditemukan juga," sambungnya.
Saat ditanya Hersubeno Arief apakah hal demikian muncul karena mentalitas budak atau saling membutuhkan, Rocky Gerung tegas menyebut adanya simbiosis mutualisme.
"Saling membutuhkan, sebab kalau tuan-nya lobus frontalisnya sempurna, dia gak punya budak. Demikian juga budak kalau lobus frontalisnya sempurna, dia gak mau diperbudak," kata Rocky Gerung.
Baca Juga:Ketahui Manfaat dan Kerugian Bendungan Bagi Lingkungan
"Ini bertemu simbiosis politik antara pengasuh budak dengan budak politik. Ini yang akan diingat orang. Indonesia pernah mengalami perbudakan padahal perbudakan peristiwa di Amerika berakhir 200 tahun lalu. Demokrasi tidak mengehendaki perbudakan tapi kesetraaan informasi," tandasnya.
