Anies Jadi Calon Presiden 2024, PPP: Mewakili Poros Islam Bersama Khofifah

SuaraBogor.id - Anies Baswedan jadi calon presiden 2024. Anies calon presiden bersama Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presiden.

Anies calon presiden dicalonkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur.

Hal tersebut mengingat sejumlah partai politik (parpol) mulai memanasi mesinnya untuk pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024, termasuk Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur (PPP Jatim).

Partai berlogo Kabah ini mengusulkan agar duet Anies dan Khofifah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden jelang 2024 nanti.

Baca Juga:Gagal Antisipasi Kerumunan di Tanah Abang, PDIP: Anies Tidak Fokus Urus DKI

Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffak Noer mengatakan, pihaknya bukan tanpa alasan menggandengkan Anies Baswedan dengan Khofifah.

Sebab, kedua tokoh tersebut dinilai mampu merepresentasikan koaliasi parpol Islam.

“DPW PPP Jawa Timur punya ide memasangkan Anies dan Khofifah mewakili poros partai Islam,” ujarnya.

Musyaffak sendiri optimistis bahwa duet Anies-Khofifah berpeluang besar pada Pilpres 2024.

Pihaknya meyakini jika Anies dipasangankan dengan Khofifah maka mampu mendulang suara besar serta mendapat dukungan yang besar di grass root.

Baca Juga:Pasar Tanah Abang Membludak, Epidemiolog: Kesadaran Mesti Dibangun

Lantaran, kedua sosok tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi dan basis massa yang kuat.

“Jika pasangan ini bisa direalisasikan maka PPP akan bekerja all out memenangkan suara, terutama dari Jatim,” sambungnya.

Wacana koalisi parpol Islam berawal saat pertemuan PPP dan PKS.

Dalam pertemuan itu muncul ide kalau partai Islam akan berkoalisi untuk mengusung paket di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Sementara itu, pengamat politik sekaligus akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mengingatkan soal pemimpin seiman, khusunya seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Awalnya Ade menjelaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia harus bersiap mencari pengganti Presiden Joko Widodo lantaran masa jabatannya bakal berakhir dalam waktu tiga tahun mendatang.

Terlebih dia menilai, di masa Presiden Jokowi, rakyat Indonesia sendiri mengaku puas dengan gaya kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut.

“Kita sebagai bangsa harus mencari pemimpin dalam waktu tiga tahun lagi. Jokowi sudah memimpin bangsa ini dengan mengagumkan, suveri SMRC misalnya mengungkapkan bahwa 77 persen warga menyatakan puas dengan kinerja Jokowi,” kata Ade Armando, mengutip dari saluran YouTube CokroTV pada Selasa, 6 April 2021.

“Angka ini adalah angka yang tinggi, bahkan tertinggi sejak awal kepemimpinannya di tahun 2019,” sambungnya.

Oleh sebab itu Ade Armando mengajak agar masyarakat Indonesia sekarang mulai bersiap untuk mencari pemimpin yang berkualitas untuk menggantikan posisi Presiden Jokowi.

Nantinya kalau sosok yang terpilih tepat, bukan tidak mungkin segala kemajuan yang sudah dicapai saat ini bakal terus dipertahankan bahkan dikembangkan.

“Kalau kita memang bahagia dengan kondisi Indonesia saat ini, kita memilih pemimpin yang berkualitas serupa agar semua kemajuan yang telah tercapai dapat dipertahankan bahkan dikembangkan,” tuturnya.

Ade mengingatkan kembali, agar rakyat Indonesia serius dalam mencari pemimpin bangsa dengan bersikap tidak acuh.

Lebih lanjut dia mencontohkan apa yang terjadi pada DKI Jakarta, di mana mayoritas warganya memilih Gubernur seiman namun tidak becus dalam bekerja.

“Kalau kita hidup santai, tidak peduli, cuek, jangan salahkan kalau Indonesia nantinya akan terjerembab, DKI Jakarta adalah contoh terbaik. Segenap pencapaian gubernur terdahulu, terutama Jokowi dan Ahok hancur berantakan gara-gara 56 persen warga Jakarta memilih gubernur seiman yang sama sekali enggak becus kerjanya,” ungkap Ade.

Oleh sebabnya, Ade mengajak agar rakyat Indonesia tidak mengulang kesalahan yang sama dengan mencari calon-calon pemimpin yang berkualitas sehingga bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Bangsa Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan bodoh yang sama, sejak sekarang kita juga harus menilai kualitas calon-calon pemimpin yang nanti akan bertarung. Waktu tiga tahun adalah waktu yang cukup lama kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan proses penilaian,” imbuhnya.