SuaraBogor.id - Banyaknya Warga Negara Asing atau WNA Timur Tengah melakukan praktik kawin kontrak di Cianjur, Jawa Barat mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Cianjur.
Kekinian, Pemkab Cianjur akan melakukan komunikasi dengan beberapa Kedutaan Besar (Kedubes) dari Timur Tengah untuk membantu menangani praktik kawin kontrak di Cianjur.
Bupati Cianjur Herman Suherman mengungkapkan, dalam memberantas praktik kawin kontrak di Cianjur tentunya perlu kerja sama atau koordinasi dengan beberapa pihak terkait didalamnya.
"Saat ini kami, masih berfokus untuk mematangkan peraturan bupati soal larangan kawin kontrak agar di pekan ketiga bulan Juni ini bisa disahkan dan mulai ditetapkan," katanya Herman pada wartawan di Pendopo Cianjur, Selasa (9/6/2021).
Baca Juga:Inalillahi, Kecelakaan Maut di Cianjur Tiga Orang Tewas Dua Lainnya Terluka
Selain mempersiapkan peraturan, kata dia, dalam mengatasi praktik prostitusi tersebulung tersebut, pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan beberapa Kedubes Timur Tengah.
"Kami, pemerintah tentunya tidak bisa bergerak sendiri, dan tentunya pasti perlu dukungan semua pihak, termasuk Kedubes dari Timur Tengah," katanya.
Ia menjelaskan, setiap Kedubes dari Timur Tengah perlu melakukan pengawasan ketat, terhadap warga negaranya, agar mereka tidak melakukan tidakan hal yang diinginkan termasuk terlibat dalam praktik kawin kontrak.
"Dalam praktiknya kan kebanyakan warga Timur Tengah, makanya harus ada pengawasan dan pembinaan khusus sebelum berwisata ke Indonesia terutama Cianjur," ucapnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera mungkin melakukan komunikasi dengan Kedubes Timur Tengah dalam waktu dekat. Tapi saat ini masih fokus untuk dalam pembahasan aturan termasuk sanksinya untuk membuat efek jera para pelaku.
Baca Juga:Izin Perusahaan Peternak Ayam Ini Terancam Dicabut, Begini Penyebabnya
Kontributor : Fauzi Noviandi
