Naik Angkot di Kota Bogor Harus Bawa Kartu Vaksin, Ini Kata Dishub

Rencananya, peraturan itu akan diterapkan jika capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor di atas 70% atau 80%. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogo

Andi Ahmad S
Rabu, 01 September 2021 | 11:45 WIB
Naik Angkot di Kota Bogor Harus Bawa Kartu Vaksin, Ini Kata Dishub
Ilustrasi Angkutan umum kota (angkot) [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraBogor.id - Dinas Perhubungan Kota Bogor berencana akan melakukan pengecekan kartu vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang nantinya akan naik angkot di Kota Hujan.

Rencananya, peraturan itu akan diterapkan jika capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor di atas 70% atau 80%. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Eko Prabowo.

"Kami memang sempat berbicara bakal menerapkan kebijakan sertifikat vaksin kepada para penumpang angkutan umum di Kota Bogor seperti yang ada di Jakarta," katanya mengutip dari Ayobandung.com -jaringan Suara.com, Rabu (1/9/2021).

Menurutnya, kebijakan tersebut tentunya akan diterapkan menyusul adanya signal dari Pemerintah Kota Bogor.

Baca Juga:Lagi-lagi Bikin Kerumunan, Warga Prabumulih Ramai Antre Vaksin di Mal

"Tapi sepertinya kebijakan tersebut harus menunggu capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor," imbuhnya.

Kendati belum bisa diterapkan dalam waktu dekat ini, namun tidak menutup kemungkinan kebijakan wajib sertifikat vaksin itu bakal diterapkan saat capaian vaksinasi Covid-19 Kota Bogor sudah 70% atau 80%.

Demi mempercepat capaian vaksinasi Covid-19, Dinas Perhubungan Kota Bogor bersama Satgas Covid-19 Kota Bogor juga mulai mengarahkan para pelanggar ganjil genap untuk langsung melakukan vaksinasi Covid-19 di tempat.

"Kalau dulu para pelanggar ganjil genap kami putarbalikan, sekarang mereka kami periksa sertifikat vaksin nya. Kalau belum divaksinasi mereka langsung kami arahan ke centra vaksin terdekat untuk vaksinasi Covid-19," tutupnya.

2% Warga Kota Bogor Anggap Vaksinasi Covid-19 Konspirasi Elit Global

Baca Juga:Lokasi SIM Keliling Kota Bogor Rabu 1 September 2021

Meski pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kota Bogor tentang Covid-19 dan vaksin cukup tinggi, namun masih ada orang yang menilai jika vaksin Covid-19 merupakan konspirasi elit global.

Berdasarkan hasil survei antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama IPB University tentang pandemi Covid-19. Sebanyak 2 persen masyarakat Kota Bogor menilai, jika vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global.

"Kami melakukan survei terhadap 20.819 warga Kota Bogor di 6 kecamatan yang ada di Kota Bogor. Hasilnya ada 2 persen warga Kota Bogor yang menilai jika vaksinasi Covid-19 adalah konspirasi elit global," kata Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi belum lama ini.

Menariknya, jika dirinci berdasarkan jenis pekerjaan. 2 persen warga Kota Bogor yang menilai jika vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global, berasal dari kalangan ibu rumah tangga disusul oleh pekerja swasta.

"Yang bilang vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global ini 26 persen merupakan ibu rumah tangga. 18 persen pegawai swasta, dan 10 persen wiraswasta," ujarnya.

Jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan. 2 persen warga Kota Bogor yang menilai jika vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global, didominasi dari latar belakang pendidikan SMA sederajat. Disusul oleh kalangan sarjana.

"Kalau dirinci berdasarkan jenjang pendidikan. 2 persen warga Kota Bogor yang menilai jika vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global, 50 persen latar pendidikan SMA sederajat. 21 persen sarja dan 10 persen dari kalangan diploma," ungkapnya.

Ernan menilai, meski pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kota Bogor tentang Covid-19 dan vaksin cukup tinggi. Tentunya 2 persen yang menilai vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global mesti menjadi catatan.

Terlebih jika mengacu pada data diatas, 2 persen yang menilai vaksinasi Covid-19 merupakan konspirasi elit global berasal dari masyarakat yang mengenyam pendidikan cukup tinggi. Mulai dari SMA sederajat, Diploma hingga Sarjana.

"Meski hanya 2 persen, tetap saja ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19 untuk menciptakan herd immunity di masyarakat," tutupnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini